Belanja Pegawai Sedot 42 Persen APBD, DPRD Kabupaten Bekasi Usul Perampingan OPD

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah menekan angka belanja pegawai yang mencapai 42 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan perampingan OPD dapat menjadi solusi efisiensi tanpa mengganggu pencapaian program kerja.

“Perampingan atau penggabungan OPD bisa menekan pengeluaran daerah,” ujar Ade.

Menurutnya, usulan itu muncul saat pembahasan sinkronisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, belum lama ini. Dari hasil pembahasan, ditemukan sejumlah bidang antar-OPD yang memiliki program saling beririsan.

“Misalnya antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Termasuk Bappeda dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah itu bisa dimerger, termasuk OPD lainnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, alokasi belanja pegawai dalam APBD terus meningkat akibat bertambahnya jumlah ASN dan PPPK yang kini mencapai belasan ribu orang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pengurangan dana transfer dari pusat tahun depan.

Karena itu, menurut Ade, efisiensi struktur organisasi menjadi langkah strategis agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

“Kalau perangkat daerah dirampingkan, beban tambahan penghasilan pegawai bisa berkurang dan dananya bisa dialihkan untuk sektor lain,” ujarnya.

Ade menilai, perampingan OPD merupakan langkah yang lebih bijak dibandingkan mengurangi anggaran pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya yakin, perampingan OPD lebih baik daripada memangkas belanja pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan kondisi keuangan daerah.

“Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi yang ada. Keputusan tetap di tangan pemerintah daerah,” tukasnya.(and)