6 days ago
14
RADARBEKASI.ID, BEKASI – SMPN 13 Kota Bekasi didemo oleh alumni dan orangtua murid pada Senin (25/8). Aksi ini merupakan bentuk kemarahan atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru olahraga berinisial JP terhadap siswi.
Massa menuntut agar guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diberikan sanksi tegas. Pasalnya, dugaan pelecehan yang mencakup ucapan bernuansa seksual, pelukan, hingga sentuhan fisik, disebut telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
Dialog sempat dilakukan antara perwakilan alumni dan orangtua murid dengan pihak sekolah. Namun, hal itu tidak serta merta meredakan amarah massa yang berkumpul di depan sekolah. Bahkan, jumlah massa terus bertambah hingga menjelang sore.
Situasi di depan gerbang sekolah sempat memanas. Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dan guru. Sejumlah material, seperti kayu yang digunakan untuk mengibarkan bendera, dilempar ke dalam area sekolah. Seorang alumni angkatan 2018 menyebut bahwa JP sering kali menunjukkan sikap yang tidak pantas.
“Menurut saya selaku alumni, salahsatu guru ini memang bercandanya agak kelewatan, tergantung kita menanggapinya. Dengan bercandaan guru itu kerap menjerumus ke hal-hal seksualitas,” katanya.
Kasus ini mencuat ke publik setelah seorang siswi mengungkapkan pengalaman dugaan pelecehan yang dialaminya. Pengakuan tersebut memicu gelombang protes dari alumni dan orangtua siswa.
Salahsatu orangtua alumni, BY, mengaku anaknya pernah menjadi korban dari guru JP. Ia terkejut saat anaknya mengaku pada Senin pagi, setelah isu ini merebak.
“Selama ini hubungan saya dengan sekolah itu sangat baik, tapi karena anak saya tadi pagi baru bicara jujur, jadi saya di sini mewakili yang lain yang pernah menjadi korban,” ungkapnya.
Ia mengaku datang untuk menanyakan sikap yang diambil oleh pihak sekolah terhadap perilaku J. BY meminta kepada pihak sekolah untuk melindungi dan memperlakukan siswi yang telah bersuara tentang dugaan pelecehan tersebut secara adil.
Usai berdialog dengan pihak sekolah, BY menyebut butuh pemeriksaan lebih dalam untuk membuktikan dugaan pelecehan oleh JP.
“Karena ini baru laporan sepihak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 13 Kota Bekasi, Tetik Atikah menyampaikan terkait informasi dugaan pelecehan oleh oknum guru berinisial JP yang disebut telah terjadi sejak lama, Tetik, menyatakan bahwa informasi tersebut sejauh ini hanya beredar di media sosial.
Selama empat tahun menjabat sebagai kepala sekolah, ia mengaku baru menerima dua laporan dugaan pelecehan dari satu murid yang sama. Yaitu laporan pertama pada Juli dan kedua pada pertengahan Agustus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sekolah, oknum guru tersebut mengakui perbuatannya, yaitu merangkul dan memegang paha siswi. Namun J mengaku tidak bermaksud melakukan pelecehan saat melakukan tindakan tersebut.
Saat ini, J telah disanksi oleh pihak sekolah. Ia dinonaktifkan dari tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina OSIS, serta diberi skorsing berupa larangan mengajar selama satu pekan, terhitung sejak awal pekan ini.
“(Sanksi menonaktifkan) untuk tugas-tugas tambahan sudah saya lakukan, dan sudah saya skors terhitung hari ini karena kami memutuskannya kemarin Jumat,” tambahnya.
Lebih lanjut Tetik menyampaikan bahwa kepala sekolah tidak bisa serta merta memecat guru yang berstatus ASN. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi akan mendalami dugaan pelecehan di SMP negeri tersebut.
“Kita tetap mencari informasi mengenai kebenaran dari dugaan itu,” ucap Plt Kepala Disdik Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan segera menindaklanjuti dan mendalami permasalahan tersebut. Pemkot Bekasi akan mengirim tim khusus untuk mencari fakta-fakta di balik dugaan pelecehan yang menggegerkan Kota Bekasi baru-baru ini.
“Kami kirim tim pencari fakta dari Inspektorat,” ungkapnya.
Sebelum massa menggeruduk sekolah pada Senin siang, Tri menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tugas semua pihak. Mulai dari orangtua, guru, pihak sekolah, sampai pemerintah.
Ia menyampaikan pemerintah akan berusaha untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi.
“Pemerintah akan terus hadir untuk memberikan support sistem, karena bagaimanapun juga upaya pencegahan itu menjadi lebih utama dari pada memperbaiki psikologis dari korban yang mengalaminya,” ungkapnya.
Ia menekankan, traumatis akibat kekerasan yang dialami oleh anak akan berdampak berat. (sur)
