Ribuan Guru Honorer di Jawa Barat Belum Dapat Kepastian Nasib PPPK, DPRD Perjuangkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Nasib guru honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Barat masih belum jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menunggu regulasi final dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB untuk menentukan langkah selanjutnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Irpan Haeroni, mengungkapkan bahwa dari hampir 22 ribu tenaga pendidik yang mengikuti seleksi PPPK, sebanyak 15.669 berasal dari sekolah negeri dan hampir 6.300 dari sekolah swasta.

“Seluruhnya adalah Prioritas 1 (P1) yang sudah lolos seleksi dari tahun 2019 dan 2021, tapi belum ada penempatannya, kalau sekarang sudah ada penempatan dan disesuaikan juga dengan anggaran hasil rapat bersama TAPD,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (15/10).

Legislator dari Dapil Jabar IX Kabupaten Bekasi itu mengatakan, hingga kini masih ada 1.590 tenaga pendidik kategori P1 yang belum ditempatkan di Jawa Barat pada 2025 ini.

“Untuk yang paruh waktu (tidak lolos) belum ada solusinya, akhirnya menjadi kendala, karena tidak boleh ada guru honorer lagi. Tinggal regulasinya masih menunggu tim Panselnas BKN dan PANRB,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, pihaknya terus memperjuangkan agar tenaga pendidik non-ASN dengan masa kerja kurang dari dua tahun tetap bisa mengajar di sekolah.

“Itu kita perjuangkan karena guru-guru baru ini mengisi sekolah, ketika nanti dibangun sekolah negeri dengan jurusan baru, nanti boleh yang tadi (belum lolos) ditempatkan disitu,” katanya. (pra)