Percepat Pembangunan Infrastruktur Terdampak Banjir, Pemkab Bekasi Izin ke Kemendagri

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sepakat mempercepat pembangunan untuk menangani kerusakan infrastruktur pascabanjir. Langkah ini difokuskan pada perbaikan jalan rusak, jembatan, serta sistem drainase yang dinilai mendesak demi keselamatan masyarakat.

Namun, percepatan pembangunan memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena status Pelaksana Tugas (Plt) Bupati saat ini.

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menuturkan pihaknya telah dua kali mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi guna membahas kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bekasi Melambat

“Kami fokus pada percepatan pembangunan, terutama perbaikan jalan berlubang, mengingat jalur di Kabupaten Bekasi menjadi akses mudik menjelang Idulfitri,” kata Asep.

Ia menjelaskan, sejumlah program percepatan akan menggunakan nomenklatur baru. Selain itu, karena statusnya sebagai pelaksana tugas, Pemkab Bekasi perlu bersurat terkait kebijakan yang akan diambil demi kepentingan masyarakat.

“Tadi kami kumpul. Jadi para dinas teknis selama dua hari ke depan harus bisa menyajikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan percepatan. Lalu pada Senin depan kami akan bersurat ke Kemendagri,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyampaikan pihaknya akan mengajukan perbaikan jalan, khususnya ruas yang menjadi jalur mudik seperti Kalimalang.

Selain itu, pembangunan jembatan serta pembenahan drainase dinilai penting untuk mengatasi banjir setelah dilakukan peninjauan lapangan.

“Kami telah mencatat sejumlah infrastruktur rusak yang harus segera ditangani. Perbaikan ini mendesak demi keselamatan masyarakat saat curah hujan tinggi, sekaligus mengantisipasi kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang,” ujarnya. (and)