Pemkot Bekasi Butuh Dukungan Provinsi dan Pusat Percepat Pembangunan Tanggul Kali Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses pembangunan tanggul di sejumlah titik rawan banjir di sepanjang Kali Bekasi hingga kini masih berjalan bertahap. Pemerintah Kota Bekasi menyebut, percepatan proyek tersebut terkendala persoalan pembebasan lahan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa penyelesaian tanggul tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan menyeluruh agar efektif mengurangi risiko banjir di kawasan bantaran sungai.

Salahsatu wilayah yang menjadi sorotan adalah Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih. Kawasan tersebut termasuk titik yang membutuhkan penanganan tanggul permanen.

“Penyelesaian tanggul tidak bisa parsial. Secara umum masih berproses, karena sebelumnya tidak melalui perizinan yang benar. Persoalan mendasarnya bukan jembatan, kendalanya adalah pembebasan lahan. Kami terus berkomunikasi untuk menentukan tanggung jawabnya,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, apabila penanganan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka ada keterbatasan kemampuan fiskal yang harus diperhitungkan. Karena itu, Pemkot Bekasi meminta dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat agar pembangunan dapat dipercepat.

“Jika menjadi kewenangan daerah, tentu ada keterbatasan fiskal, sehingga kami meminta dukungan provinsi dan pusat,” katanya.

Tahapan berikutnya, seperti di wilayah Blok T dan Kemang Pratama, juga direncanakan untuk dikerjakan. Namun, prosesnya kembali terganjal pembebasan lahan warga.

Terkait koordinasi lintas instansi, Pemkot Bekasi terus berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS). Salah satu kendala terjadi di kawasan Lotte, Bekasi Timur, di mana sekitar 71 rumah belum pindah meski berdiri di atas lahan milik PJT. Persoalan tersebut bahkan telah bergulir hingga ke Komnas HAM.

“Koordinasi terus berjalan. Termasuk yang di Lotte ini misalnya, masih ada sekitar 71 rumah yang belum pindah padahal berada di tanah PJT. Kasus ini bahkan sudah sampai ke Komnas HAM. Mudah-mudahan setelah Lebaran dapat diselesaikan,” ujarnya.

Tri mengakui, setiap proyek infrastruktur kerap berdampak pada sebagian warga. Namun ia menilai, manfaat pembangunan tanggul akan dirasakan oleh ribuan rumah lain yang selama ini terdampak banjir.

“Memang pilihan pembangunan seringkali berdampak pada sebagian warga, tetapi manfaatnya untuk ribuan rumah lain. Semua disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini cukup tertekan akibat berkurangnya dana transfer dan bagi hasil dari provinsi. Ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.

Pemkot Bekasi berharap persoalan pembebasan lahan segera menemukan solusi agar pembangunan tanggul dapat berjalan optimal dan risiko banjir di wilayah sepanjang Kali Bekasi dapat diminimalisir. (rez)