2 weeks ago
33
ILUSTRASI: Sejumlah warga menaiki BisKita Trans Wibawa Mukti di Tambun Selatan, Minggu (1/12). Dishub berencana menambah rute baru untuk BisKita Trans Wibawa Mukti pada awal 2025. ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyurati Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta bantuan armada BisKita Trans Wibawamukti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Armada tersebut direncanakan untuk melayani rute koridor dua Terminal Kalijaya Cikarang – Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kita sudah bersurat melalui Bupati Bekasi agar koridor dua bisa masuk dalam program 2026,” kata Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, Rabu (5/11).
Menurut Deni, Pemkab Bekasi telah mendukung layanan transportasi massal skema Buy The Service (BTS) dari Kemenhub melalui pembukaan koridor satu rute Stasiun Kereta Api Cikarang – Stasiun LRT Jatimulya dengan dana APBD.
Sebelumnya, saat program masih berada di bawah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), pihak BPTJ telah melakukan ekspose teknis, menetapkan titik-titik halte, dan meninjau jalur yang diusulkan. Namun, karena efisiensi anggaran nasional tahun ini, bantuan armada belum bisa direalisasikan.
Deni berharap, Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda dapat merealisasikan armada BisKita untuk 2026. Ia menekankan, daerah tetangga telah menerima bantuan armada BisKita dari Kemenhub untuk koridor satu.
“Sebab Kota Bekasi pada koridor pertama sudah dari Kemenhub,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni menambahkan, Pemkab Bekasi sangat berharap dukungan pemerintah pusat tetap mengalir, mengingat kondisi keuangan daerah tengah terbatas akibat pengurangan transfer daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, kami berharap surat yang dikirimkan bisa ditindaklanjuti. Ini bentuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan transportasi untuk masyarakat Bekasi tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyambut baik rencana kelanjutan koridor dua. Politisi Partai Golkar ini menilai layanan transportasi massal sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di jalur SGC menuju Pemkab Bekasi.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, memang harus ditempuh jalur surat-menyurat untuk mendapatkan anggaran. Tujuannya hanya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. (and)
