2 hours ago
9
Beranda Cikarang Ketua Hexohm Bekasi: Perang Terhadap Narkoba Harus Tepat Sasaran
Ketua Hexohm Bekasi, Uca S Budiyanto
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komunitas Vape di Bekasi menyampaikan pernyataan sikap mengenai isu Badan Narkotika Nasional (BNN) akan merekomendasikan pelarangan vape karena dinilai menjadi salahsatu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk.
“Kami menegaskan bahwa penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkoba adalah tindakan kriminal. Namun, sangat keliru apabila perangkat vapenya yang dijadikan kambing hitam,” ujar Ketua Hexohm Bekasi, Uca S Budiyanto, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (21/2).
Menurut Uca, Vape merupakan alat yang diciptakan sebagai alternatif konsumsi nikotin bagi perokok dewasa, bukan sebagai sarana penggunaan zat terlarang.
Karena itu, ketika ada oknum yang mencampurkan narkotika ke dalam liquid dan menggunakannya secara ilegal, pihak yang harus ditindak tegas adalah pembuat liquid narkoba, jaringan distribusinya, serta pengguna yang secara sadar melanggar hukum.
“Logikanya sederhana: pisau adalah alat dapur yang sah dan legal. Jika digunakan untuk kejahatan, yang diproses hukum adalah pelakunya, bukan pisaunya. Prinsip yang sama harus berlaku dalam isu ini,” katanya.
Uca menilai stigmatisasi terhadap vape dan komunitas pengguna yang legal dan bertanggung jawab justru mengaburkan fokus penegakan hukum. Pendekatan yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan pelaku usaha resmi dan komunitas yang taat aturan.
Hexohm mendorong BNN dan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat penindakan terhadap produsen dan distributor liquid yang mengandung narkoba, meningkatkan pengawasan berbasis intelijen, melibatkan komunitas serta pelaku industri resmi dalam program edukasi dan pencegahan, serta mengedepankan edukasi publik agar masyarakat memahami perbedaan antara penggunaan legal dan penyalahgunaan ilegal.
“Perang terhadap narkoba harus tepat sasaran. Fokus pada pelaku kejahatan, bukan pada alatnya. Edukasi dan kolaborasi adalah kunci agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak yang tidak bersalah,” katanya. (oke)
