Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bekasi: Kecamatan Tambun Selatan Terbanyak, Bojongmangu Nihil

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap anak tercatat lebih banyak dibandingkan terhadap perempuan.

Berdasarkan laporan yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bekasi, sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 294 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 174 kasus menimpa anak dan 120 kasus dialami perempuan, dengan sebaran di 22 kecamatan.

Kecamatan Tambun Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, sedangkan Bojongmangu nihil berdasarkan data tahun ini. Tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sebanyak 110 kasus, dengan rincian 42 kasus terhadap perempuan dan 68 kasus terhadap anak.

Angka ini meningkat pada 2022 menjadi 226 kasus, terdiri dari 110 kasus perempuan dan 116 kasus anak. Pada 2023, total kasus mencapai 269 kasus, dengan 112 kasus perempuan dan 157 kasus anak. Selanjutnya, pada 2024 tercatat 293 kasus, yakni 109 kasus perempuan dan 184 kasus anak.

Sekretaris Kecamatan Tambun Selatan, Suwarli, mengakui bahwa wilayahnya terbanyak kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kenakalan anak di bawah umur menjadi perhatian serius. Baru-baru ini, polisi menangkap beberapa anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, seperti celurit dan parang, dengan tujuan melakukan tawuran.

“Untuk setiap permasalahan, kami selalu mengadakan pertemuan melalui rapat minggon atau rapat seminggu sekali bersama unsur TNI, Polri, pemerintah desa, kadus, RW, serta tokoh ulama dan pemuda,” ujar Suwarli, Kamis (6/11).

Rapat minggon ini menjadi salahsatu upaya untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, di kecamatan Tambun Selatan juga terdapat kader yang bertugas mendampingi setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Pada prinsipnya, pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Kami tugasnya melakukan pendampingan,” tambah Suwarli.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPPA Kabupaten Bekasi, Muhammad Said, menuturkan bahwa pihaknya berupaya menekan kasus kekerasan, khususnya yang menimpa anak-anak. Salahsatu langkah yang akan dilakukan adalah memberikan edukasi kepada orangtua.

“Ke depan, kami akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para orangtua. Anak di rumah perlu mendapat perhatian penuh dari orang tua,” ujarnya.

Menurut Muhammad Said, komunikasi rutin dengan anak menjadi kunci. Orangtua dianjurkan untuk meluangkan waktu makan bersama dan berbagi cerita mengenai pengalaman positif anak setiap harinya, sehingga anak merasa orang tua sebagai tempat bercerita dan tempat aman untuk berbagi.

“Sebenarnya sederhana sering sering mengajak komunikasi terhadap anak. Terutama mengajak makan bersama di rumah dengan bercerita kebaikan apa yang telah dirasakan pada hari harinya. Sehingga secara psikologi anak merasa orangtua menjadi tempat bercerita,” jelasnya.

Selain edukasi, penanganan kasus juga dilakukan melalui kerja sama dengan Polsek di setiap kecamatan serta koordinasi dengan Unit PPA Polres Metro Bekasi. (and)