Jembatan Cikarang Belum Aman Dilalui Kendaraan, Perbaikan Terkendala Anggaran

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jembatan Cikarang yang menghubungkan kawasan industri EJIP dan MM2100 hingga kini belum dibuka. Jembatan ini ditutup sejak akhir tahun lalu meski sempat dibuka melalui tahap uji coba.

Penutupan dilakukan karena kondisi jembatan dinilai belum laik fungsi untuk dilalui kendaraan roda dua maupun empat, sehingga perlu diperbaiki terlebih dahulu.

Berdasarkan pantauan, Rabu (19/11), di masing-masing ujung jembatan terlihat beton pembatas, meski hanya menutupi setengah jalan. Kondisi ini membuat beberapa pengendara sepeda motor nekat melintas untuk menghindari kepadatan arus. Selain itu, jalan di ujung jembatan arah MM2100 tampak retak.

Jembatan eks Omah Buruh dengan lebar delapan meter dan panjang 60 meter, saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, aset jembatan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menjelaskan jembatan berpotensi tidak kuat jika dilintasi secara terus-menerus dengan beban tinggi. Hal ini berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan.

“Dari hasil kajian penelitian kondisi jembatan belum dapat dilalui,” ujar Henri, Rabu (19/11).

Jembatan tersebut tidak dapat dipaksakan untuk dibuka, sehingga ditutup sejak akhir tahun lalu meski sudah diuji coba pasca-peresmian pada Mei 2024. Henri menambahkan, tidak ada pihak yang berani menjamin keselamatan pengguna jalan karena kondisi jembatan belum laik fungsi akibat tanah yang labil.

Menurut Henri, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kondisi jembatan. Namun, perbaikan belum dapat dilakukan karena terkendala anggaran.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jabar. Namun, karena masih terkendala anggaran sehingga perlu dilakukan pembahasan kembali,” jelasnya.

Henri menambahkan, uji coba jembatan saat itu dilakukan atas permintaan masyarakat untuk mengurai kemacetan. Namun karena risiko yang tinggi, jembatan akhirnya kembali ditutup.

Menurut Henri, sejak awal peresmian memang sesuai kesepakatan bahwa setelah pembangunan selesai, jembatan akan diserahkan. Namun, karena kondisi jembatan dinilai belum laik, pihaknya belum menyetujui proses serah terima tersebut.

“Memang secara aset dan pembangunan, jembatan ini milik Pemprov Jabar. Namun setelah rampung, akan diserahkan ke Pemkab Bekasi. Tapi karena masih berisiko, kami belum mau menerima,” tutur Henri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalin komunikasi melalui anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi.

“Kami akan coba melakukan komunikasi politik pembangunan tersebut bisa menjadi prioritas,”ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui bahwa jembatan penghubung antar kawasan industri memiliki peran vital untuk mempermudah mobilitas masyarakat.

“Jembatan yang menghubungkan dua kawasan industri tersebut sangat membantu untuk mengurai kepadatan lalu lintas,” ujarnya. (and)