Jelang Pembahasan RAPBD 2026, Komisi I DPRD Soroti Pemangkasan TKD dan Efisiensi Anggaran

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bekasi 2026, berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan usulan efisiensi anggaran menjadi sorotan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyatakan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus dimaksimalkan mengingat adanya potensi penurunan signifikan pada pendapatan daerah.

“Kami berharap pada penyusunan RAPBD ini betul-betul memaksimalkan dari risiko pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat. Kita berpotensi APBD 2026 turun Rp1 triliun, karena transfer kas daerah dari pusat itu Rp1,5 triliun,” ujar Ridwan.

Ridwan menyoroti adanya sejumlah postur anggaran yang dinilai tidak efektif, seperti yang hanya terfokus pada kegiatan perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi. Di sisi lain, belanja pegawai juga perlu mendapat perhatian serius.

“Belanja pegawai, tunjangan, ini kan nggak jadi sorotan. Siapa berbuat apa, hasilnya apa, dan tunjangannya berapa,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menurutnya bisa disesuaikan dengan beban kerja aktual.

“Nah (contoh) ketika kerjaannya 700 (dari sebelumnya 1000), kenapa TPP-nya yang ada tidak dikurangi, itu logika sederhana. Harusnya ketika kerjaan semakin sedikit, maka tunjangan pegawainya juga sedikitin dong. Ini hal-hal yang akan kita bahas di 2026,” katanya.

Ridwan menambahkan bahwa pemangkasan anggaran DPRD tidak akan berdampak besar, karena DPRD bukan pelaksana kegiatan maupun pemegang anggaran.

“Soal DPRD itu dipangkas maupun tidak enggak berubah, karena DPRD bukan pelaksana kegiatan, bukan pemegang anggaran, tapi sifatnya SOP. Kalau kerjaan eselon II itu sifatnya pemegang anggaran. Ketika anggarannya sedikit, berarti kegiatannya sedikit, dan kerjaannya semakin kecil, ya kalau semakin kecil tunjangannya dikurangi atuh,” sambungnya.

Selain efisiensi, Ridwan juga menekankan pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk menghindari perbaikan yang terus berulang di titik yang sama serta memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar memberi manfaat.

“Ini hal-hal yang harus kita hitung, karena kami pun di DPRD punya kemampuan untuk menghitung RAB. Disitu kita akan mulai bicara input, output, outcome, dan benefit. Jangan sampai nanti anggarannya cuma sampai pada outcome, ada kegiatannya. Tapi benefitnya nggak ada,” jelasnya. (pra)