Jalur Kekeluargaan

Oleh: Dahlan Iskan

Sebenarnya saya tidak sampai hati menuliskan naskah ini: pemerintah sudah begitu banyak pekerjaan. Apalagi pekerjaan besar yang sangat mendesak berada di Sumatera: rehabilitasi pasca bencana. Perlu Dana begitu besar. Perlu perhatian begitu dalam.

Padahal yang akan saya tulis ini juga persoalan di Sumatera Utara. Perlu dana besar juga.

Hanya saja dana besar itu tidak harus disediakan tahun ini. Bahkan belum juga tahun depan. Bisa ditunda sampai tahun 2028. Yang diperlukan tahun ini dana kecil. Tahun depan juga masih kecil.

Yang lebih diperlukan tahun ini adalah keputusan. Hanya keputusan: membangun jalan tol di Sumatera Utara. Yakni antara Medan-Berastagi (Kebanjahe). Panjangnya hanya 65 km. Biayanya, sebenarnya tidak terlalu besar: Rp20 triliun. Itu pun tidak perlu dari APBN. Bisa investor.

Jadi yang dibutuhkan tahun ini adalah keputusan. Kepastian. Caranya: bisa dicari. Asal mau. Asal sudah diputuskan.

Saya melewati Medan-Berastagi di sore menjelang hari Natal lalu. Ampun-ampun. Lima jam. Hanya 65 km selama lima jam. Sangat menjengkelkan –terutama karena saya datang dari Jawa yang sudah begitu terbiasa dengan jalan lapang.

Sambil hati jengkel saya berpikir positif: rakyat Sumatera Utara itu ternyata penyabar. Jauh dari persepsi saya. Setahu saya orang Batak itu –termasuk orang Karo– keras-keras. Baru melihat orang Batak bicara saja rasanya sudah seperti dimarah-marahi. Tapi aneh. Setiap hari mereka melewati jalan seperti itu: tidak ada yang bicara keras. Tidak ada yang marah-marah.  Apalagi marah kepada pemerintah.

Pemerintah sungguh beruntung punya rakyat sepenyabar orang Batak. Seolah jalan seperti itu sudah bagian dari nasib orang Batak di kampung halaman mereka.

1. Sebenarnya tidak hanya Medan-Berastagi yang seperti itu. Pun jalan raya nasional seterusnya: dari Berastagi ke Sidikalang,  sampai pun ke Aceh Singkil. Semua itu jalan negara. Tugas negara. Kewajiban negara. Bukan tanggung jawab provinsi maupun kabupaten Karo.

Meski berstatus jalan negara tapi begitulah keadaannya: entah sejak kapan. Di titik tertentu lebar jalan nasional itu hanya 4,7 meter. Rasanya banyak jalan desa di Jawa yang lebarnya enam meter.

Kalau ada negara melanggar ketentuan negara itu terjadi di ruas Medan-Berastagi dan seterusnya itu. Anda sudah tahu: ketentuan pemerintah, standar yang disebut jalan negara itu minimal harus 7 meter.

Dengan jalan seperti itu, dengan lalu-lintas bercampur truk dan tronton, hanya penyabar penganut Yesus yang bisa tahan.

Maka ruas Medan-Berastagi pun terasa seperti paru-paru terkena Covid. Berastagi adalah pusat buah, sayur, dan holtikultura Sumut. Setara dengan Pangalengan di Jabar. Atau Batu di Jatim.

Anda yang ketika Orde Baru sudah rajin mendengar berita RRI, nama Berastagi selalu jadi ukuran nasional: selalu disebut berapa harga cabe keriting di Berastagi hari itu.

Tentu negara sudah banyak memberi jalan ke Sumut. Jalan tol lama Medan-Belawan dan juga Medan-Kualanamu sudah disambung oleh Presiden Jokowi: Kualanamu-Siantar.

Saya sudah merasakannya setelah pulang dari bernatal di Sidikalang. Yang Medan-Belawan sudah disambung sampai Binjai. Saya belum ada kesempatan mencobanya.

Tapi Medan-Berastagi sungguh sangat mendesaknya.

Sebenarnya para ahli perencanaan di Universitas Sumatera Utara (USU) sudah membuat studi awal. Utamanya dari teknik sipil. Dipimpin Prof Dr Johannes Tarigan. Saya sudah membaca hasil prastudi setebal bantal itu.

Panjang jalan tol itu cukup 66 km –12 km di antaranya berupa jalan layang. Pilihan-pilihan rutenya pun sudah disiapkan. Empat pilihan. Tapi yang paling direkomendasikan adalah dari Tanjung Merawa ke Berastagi.

Artinya: di tengah tol ruas Medan-Kualanamu –di Tanjung Merawa– dibuatkan exit ke arah Berastagi. Dengan demikian sekalian orang dari Berastagi yang akan ke bandara bisa lebih dekat. Ini dinilai lebih tepat dibanding pilihan pertama: dibuatkan exit di Helvetia, di  jalan tol antara Medan-Binjai.

Di prastudi itu diusulkan adanya tiga exit: Pancur Batu, Sibolangit dan Sempajaya –sebelum akhirnya sampai ke Berastagi di kaki gunung kembar, si dua Si: Sinabung dan Sibayat.

Di tengah mempelajari prastudi Tim USU itu saya mendapat kiriman copy surat. Yang berkirim surat gubernur Sumut yang Anda kenal itu: Muhammad Bobby Afif Nasution. Tertanggal 31Juli 2025. Berarti masih baru. Ia mengusulkan pembangunan jalan tol yang saya maksud. Klop.

Sayangnya, saya lihat, Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak mendapat tindasan surat gubernur ke menteri PU itu. Tindasannya hanya kepada menko kemaritiman dan investasi, menteri Ketua Bappenas, menteri keuangan, beberapa dirjen, dan bupati Karo.

Siapa tahu yang untuk wapres bisa dikirim lewat jalur kekeluargaan.(Dahlan Iskan)