Hunian Vertikal di Kabupaten Bekasi Jawaban Buruh Muda

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemerintah pusat untuk membangun hunian vertikal bagi para buruh mendapat sambutan hangat dari serikat pekerja di Kabupaten Bekasi. Serikat pekerja memberikan lampu hijau terhadap proyek ini, terutama karena lokasinya dianggap lebih aman dari risiko banjir.

Sekretaris Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Sarino, menilai konsep hunian vertikal aini menjadi jawaban atas kesulitan para buruh muda yang baru bekerja satu hingga dua tahun dalam mencari rumah yang terjangkau namun tetap dekat dengan kawasan industri.

“Kita sangat setuju apalagi dengan DPnya nol dan subsidi dari pemerintah. Karena sekarang cari rumah khususnya teman-teman buruh yang masih muda-muda ini sulit, karena lokasinya udah jauh-jauh yang subsidi,” ujar Sarino saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Selasa (24/2).

Menurut Sarino, pemilihan lokasi di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, sangat tepat. Selama ini, rumah subsidi tapak yang tersedia bagi buruh umumnya berada di wilayah pelosok seperti Srimukti atau Cibarusah, sehingga jarak tempuhnya cukup jauh. Selain itu, faktor kerawanan banjir menjadi pertimbangan utama buruh dalam memilih tempat tinggal.

BACA JUGA: Hunian Vertikal Buruh di Kabupaten Bekasi Dikaji

“Nah sekarang justru dengan rumah vertikal ini potensi kebanjirannya minim. Itu yang diharapkan. Daripada perumahan terlalu jauh juga belum tentu aman dari banjir,” katanya.

Meski sering muncul kritik terkait kualitas material rumah subsidi, Sarino menekankan bahwa hal itu bukan prioritas buruh. Bagi mereka, memiliki aset properti sendiri dengan skema DP nol persen dan subsidi pemerintah jauh lebih penting. Kekhawatiran utama selama ini hanyalah risiko banjir.

“Kalau teman-teman buruh sebenarnya tidak melihat dari sisi itu (kualitas konstruksi). Karena yang penting teman-teman buruh itu punya rumah udah seneng banget, luar biasa. Cuman dalam perjalanannya yang jadi kendala juga ini saat banjir,” terang Sarino.

Berdasarkan data serikat pekerja, sekitar 10–20 persen buruh di setiap pabrik Kabupaten Bekasi belum memiliki rumah. Program hunian vertikal yang didukung kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga mempermudah regulasi perbankan, terutama bagi pekerja kontrak atau magang.

“Yang penting kalau dari pihak pemerintah bisa menekankan kepada perbankan, karena kan urusannya dengan perbankan juga nih walaupun perumahan. Maka persyaratan itu yang dipermudah,” tutup Sarino. (ris)