4 days ago
18
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Honor ketua RT/RW di Kabupaten Bekasi untuk periode Agustus sampai Oktober akhirnya cair pada Rabu (26/11), setelah sempat tertunda akibat proses administrasi. Total ketua RT dan RW penerima honor berjumlah 10.215.
Setiap ketua RT/RW menerima honor sebesar Rp1 juta per bulan yang langsung ditransfer ke rekening Bank bjb masing-masing. Anggaran honorarium tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengatakan bahwa pencairan honor ini dikhususkan bagi ketua RT dan RW yang telah menyerahkan dokumen secara lengkap.
BACA JUGA: Bupati Bekasi Sebut Honor RT/RW Naik Rp100 Ribu Mulai 2026
Menurut Ida, pembayaran honor sebesar Rp1 juta per bulan bagi setiap ketua RT dan RW merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di tingkat paling bawah. Pembayaran honor dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pencairan Dana Alokasi Desa (ADD).
“Seluruh dokumen yang masuk ke DPMD dan clear administrasinya langsung kami proses ke BPKAD. Dan yang sudah masuk ke BPKAD, saya minta dipastikan cair hari ini,” kata Ida, Rabu (26/11).
Berdasarkan data per 25 November 2025, pencairan honor RT/RW yang menggunakan ADD mencatat berkas masuk ke DPMD sebanyak 177 desa, dan yang diproses di BPKAD sebanyak 175 desa. Sedangkan yang menggunakan sumber anggaran BHP, berkas yang masuk ke DPMD sebanyak 170 desa, dan yang masuk ke BPKAD sebanyak 167 desa.
BACA JUGA: Honor RT/RW di Kabupaten Bekasi Naik Mulai 2026
“Total (ketua,red) RT dan RW di Kabupaten Bekasi berjumlah 10.215. Sebelumnya bantuan ini sempat tertunda karena faktor administrasi. Beberapa bulan lalu ada dana bagi hasil (DBH) yang harus diproses terlebih dahulu, sehingga desa didorong mencairkan yang sudah siap,” jelas Ida.
Ida menjelaskan, proses administrasi kini bergerak cepat setelah sempat tertunda karena kelengkapan dokumen dan kendala teknis lain. Percepatan dilakukan setelah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, berkomunikasi dengan perwakilan kepala desa dan BPD. Kendala utama biasanya lambatnya respons perangkat desa dalam memperbaiki dokumen yang dikembalikan.
“Setelah dicek ke DPMD bukan tidak cair, melainkan perbaikan dokumennya yang lambat ditindaklanjuti. Jika ada yang belum lengkap, otomatis dokumen dikembalikan ke desa. Maka dari itu, desa harus segera memperbaikinya dan menyerahkan kembali. Jika dokumen belum masuk, tentu tidak bisa kami proses,” terangnya.
Menurut Ida, dokumen harus melalui verifikasi dan validasi (verval) di tingkat kecamatan sebelum diserahkan ke DPMD, kemudian diteruskan ke BPKAD untuk pencairan. Ia berharap dengan honor rutin ini, ketua RT dan RW semakin optimal melayani masyarakat dan menyediakan data yang akurat.
Ketua RT/RW serta perangkat desa juga diminta segera melaporkan perubahan data kependudukan, seperti kematian, kelahiran, pindah, maupun kedatangan pendatang baru, agar kepesertaan BPJS tepat sasaran.
“Kami tekankan, jika ada warga yang meninggal dunia, melahirkan, pindah, atau datang, segera laporkan ke desa, kecamatan, dan Disdukcapil. Jangan sampai pemerintah terus membayar premi sementara warganya sudah meninggal sejak lama. Itu merugikan daerah,” tutur Ida.
Sementara itu, Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben (46), membenarkan honor ketua RT/RW sudah cair. Honor tersebut mencakup bulan Agustus, September, dan Oktober, dan akan digunakan untuk berbagai kepentingan wilayah, terutama mitigasi bencana menjelang musim penghujan.
Sementara itu Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben (46) membenarkan bahwa honor untuk RT RW sudah cair.
Honor tersebut mencakup Agustus, September, dan Oktober. Menurutnya, honor akan digunakan untuk berbagai kepentingan wilayah, terutama mitigasi bencana menjelang musim penghujan.
“Kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Sekarang mau masuk musim hujan, banyak kerja bakti, bersih-bersih. Ujung-ujungnya kan warga juga sering bilang, ‘Pak RT ini butuh ini, Pak RT butuh itu’, nah itu yang kita perhatikan,” ucap Dedi.
Dedi mencontohkan pembangunan infrastruktur, seperti tembok penahan banjir, yang sering menimbulkan defisit biaya. Meski dana masih terbatas, setidaknya dapat meringankan beban pengeluaran kepengurusan RT.
“Kalau bangun tembok penahan banjir misalnya bisa habis Rp6 juta, itu minusnya banyak. Tapi bagi saya, RT itu kerja sosial. Adanya dana apresiasi ini jadi penyemangat bahwa kami masih diakui pemerintah daerah,” tandasnya. (ris)
