2 hours ago
8
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berhadapan dengan suara kritis publik. Di tengah ambisi pemerintah menjadikan program tersebut sebagai salah satu kebijakan besar pemenuhan gizi masyarakat, sebagian warga justru mulai mempertanyakan cara program itu dijalankan.
Hasil polling Indo Satu Media Grup menunjukkan, 57,78 persen responden memilih MBG dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium. Sebanyak 42,22 persen lainnya masih menginginkan program tersebut dilanjutkan, tetapi dengan prioritas penerima di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah pelosok.
Polling digelar melalui jaringan Metropolitan, Metrobogor, Radar Bandung, Radar Depok, Radar Sukabumi, Radar Cianjur, Radar Bekasi, dan Pojoksatu.id. Secara keseluruhan, polling mencatat 16.362 partisipasi vote dengan jangkauan penayangan mencapai 100.859.
Sembilan pertanyaan yang diajukan tidak hanya menyentuh soal keberlanjutan MBG. Audiens juga diminta menilai anggaran, kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga efektivitas pelaksanaan program.
Dari jawaban yang masuk, satu pola terlihat cukup kuat: publik tidak semata-mata mempertanyakan keberadaan MBG, tetapi semakin mendesak adanya evaluasi.
Ketika ditanya mengenai penutupan 883 SPPG atau dapur MBG dan pemberhentian ratusan pegawai, sebanyak 357 responden atau 68,79 persen menilai langkah tersebut tepat. Hanya 162 responden atau 31,21 persen yang menganggapnya terlalu drastis.
Dorongan evaluasi semakin kuat ketika pertanyaan diarahkan pada tujuan pembenahan program. Sebanyak 388 responden atau 77,29 persen menilai penutupan 883 SPPG tepat jika memang dilakukan untuk evaluasi. Sebaliknya, 114 responden atau 22,71 persen memilih pembenahan secara bertahap.
Responden juga lebih banyak memilih mengevaluasi seluruh dapur SPPG ketimbang mengurangi jumlah penerima. Sebanyak 505 responden atau 68,61 persen memilih evaluasi seluruh dapur, sementara 231 responden atau 31,39 persen memilih peninjauan ulang jumlah penerima.
Sorotan juga mengarah ke anggaran.
Sebanyak 708 responden atau 79,82 persen menyatakan setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa porsi anggaran pendidikan tidak boleh diambil untuk membiayai MBG. Namun, ketika ditanya mengenai alokasi Rp255,5 triliun untuk MBG dalam APBN 2026, sebanyak 1.979 responden atau 76,20 persen justru menilai angka tersebut masih masuk akal karena kebutuhan program besar.
Artinya, penolakan publik tidak otomatis tertuju pada besarnya anggaran. Yang menjadi perhatian adalah dari mana anggaran tersebut diambil dan bagaimana penggunaannya dipastikan tepat sasaran.
Keraguan juga terlihat terhadap kemampuan Kepala BGN Sudaryono membawa MBG ke arah yang lebih baik. Sebanyak 370 responden atau 63,90 persen mengaku belum yakin. Hanya 209 responden atau 36,10 persen yang menyatakan yakin.
Meski begitu, langkah Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG mendapat respons lebih positif. Sebanyak 520 responden atau 59,36 persen mendukung sidak untuk memperketat pengawasan.
Di tingkat masyarakat, kritik terhadap MBG juga datang dari pengalaman langsung orang tua siswa.
Isti (46), warga Jatiluhur, Jatiasih, mengatakan kedua anaknya yang bersekolah di sekolah swasta sejak awal tidak menerima MBG. Mayoritas orang tua di sekolah tersebut memilih mempercayakan konsumsi anak kepada asrama maupun katering sekolah.
“Sejak awal program ditawarkan kepada dua sekolah anak saya belum pernah menerima MBG sama sekali. Jadi tidak ada proses ‘mencoba’ lalu berhenti,” katanya.
Isti mengakui niat pemerintah memberikan makanan bergizi merupakan kebijakan yang baik. Namun, menurut dia, berbagai persoalan seperti dugaan keracunan, persoalan operasional SPPG, regulasi, pengawasan, hingga dinamika BGN menunjukkan program tersebut masih membutuhkan pembenahan serius.
“Pemerintah harus lebih selektif dalam menyasar target program MBG ini agar tepat guna dan tidak mubazir. Jika lihat di berita atau cerita dari sekolah-sekolah yang membuang MBG,” ungkapnya.
Ia menilai program lebih tepat diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah 3T. Sementara di perkotaan seperti Bekasi, anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak.
“Sementara di wilayah perkotaan, dimana mayoritas wali murid sudah mampu mencukupi gizi anaknya secara mandiri, program ini justru berisiko memicu pemborosan,” tambahnya.
Pengalaman berbeda disampaikan Winny Nizia (40), warga Bekasi Barat. Dua dari tiga anaknya menerima MBG. Namun, ia menemukan persoalan yang menurutnya sederhana tetapi menunjukkan lemahnya ketepatan sasaran.
Anaknya yang masih berusia 4,5 tahun bahkan mendapatkan dua jatah MBG, masing-masing dari sekolah dan lingkungan tempat tinggal.“Saya sudah bilang ini saya sudah dapat dari sekolah, tapi tetap, artinya satu anak bisa dapat dua MBG. Kalau sudah dapat di sekolah, baiknya kan di-switch ke yang lain, yang mungkin belum merata penerimanya,” ujar Winny.
Jatah tambahan tersebut akhirnya ia berikan kepada anak asisten rumah tangganya yang masih balita dan belum menerima MBG.
“Karena saya merasa ini kan nggak salah ya kalau saya berikan ke Mba yang anaknya juga masih balita tapi dia nggak dapat di lingkungannya, entah belum dapat atau seperti apa,” ungkapnya.
Bagi Winny, persoalan MBG bukan sekadar makanan sampai atau tidak sampai ke sekolah. Pemerintah harus memastikan siapa yang paling membutuhkan dan bagaimana anggaran besar tersebut benar-benar menghasilkan manfaat.
Karena itu, ia berharap MBG dibekukan sementara untuk dievaluasi.“Hati kecil saya sih inginnya MBG ini dibekukan dulu lah sementara sambil dievaluasi,” katanya.
Namun, suara yang mendukung keberlanjutan MBG tetap ada. Sahroni (42), warga Jatiasih, menilai program tersebut layak diteruskan dengan sejumlah perbaikan.“Layak dilanjutkan, tapi yang saya bilang tadi, waktu pengirimannya untuk siswa yang masuk siang kalau bisa sebelum Zuhur sudah sampai di sekolah, dan menunya dipastikan benar-benar bergizi,” katanya.
Terpisah, Ketua Forum Pimpinan Redaksi Indo Satu Media Grup, Azam Munawar, mengatakan polling tersebut merupakan wadah bagi netizen menyampaikan pandangan terhadap isu yang menjadi perhatian publik.
“Kami akan selalu mencoba memberikan materi polling yang benar-benar menjadi pembahasan utama warga. Salah satunya ya soal MBG ini,” kata Azam.
Menurut dia, MBG merupakan program pemerintah pusat yang masih diwarnai berbagai persoalan dan pro-kontra di lapangan.“Karena MBG ini merupakan program pemerintah pusat dan masih diwarnai beragam peristiwa dugaan keracunan lalu pro kontra di lapangan, maka kami akan selalu mengawalnya. Semoga dengan polling ini menjadi corong dan wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya,” sambungnya.
Sementara itu, Indo Satu Media Grup melalui jurnalis Radar Sukabumi mencoba mengkonfirmasi hasil polling tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono via nomor whatsApp pribadinya, hingga berita ini diterbitkan, Sudaryono tidak merespon. (sur/rbi/fin)
