Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Desak Segera Sahkan Pansus Perlindungan Perempuan dan Penataan Aset

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi mendesak segera disahkannya dua panitia khusus (Pansus) yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan penataan aset.

Desakan tersebut disampaikan saat Paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Senin (10/11).

“Ada dua catatan yang kami (Fraksi PKS tekankan), pansus perlindungan perempuan dan pansus penataan aset,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, kepada Radar Bekasi, Selasa (11/11).

Saeful menegaskan bahwa perlindungan perempuan sudah menjadi amanat undang-undang, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama. Namun, faktanya masih banyak perempuan di Kabupaten Bekasi menjadi korban perundungan dan kekerasan.

“Kasus perundungan, kasus kekerasan, terhadap perempuan juga di Kabupaten Bekasi tidak sedikit. Makanya kita perlu Perda ini untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi pada perempuan,” ucapnya.

Sementara itu, terkait penataan aset, Saeful menilai hal ini sangat penting dan mendesak karena berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penataan aset juga memperkuat bukti sah secara administratif dan hukum, serta mengantisipasi ketika masuk ke meja persidangan.

“Ini saya pikir hal yang sangat penting dan urgen,”pungkasnya. (pra).