Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Tekankan Pentingnya Pemenuhan Empat Kebutuhan Dasar Masyarakat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi menekankan pentingnya pemenuhan empat kebutuhan dasar masyarakat, selain pembangunan infrastruktur.

Empat kebutuhan dasar tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi misi Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami (Fraksi Partai Gerindra) berharap dalam konteks pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan, ini menjadi sangat penting, selain infrastruktur,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Selasa (11/11).

Pria yang akrab disapa Iwang ini menyebut, kondisi kesehatan di Kabupaten Bekasi masih belum maksimal. Masih banyak kasus gizi buruk atau stunting serta persoalan pelayanan kesehatan.

“Soal kesehatan, ya beresin tuh BPJS, terus penataan BLUD harus rapi, manajemen rumah sakit (RSUD) harus bagus. Kan itu bagian dari mengedepankan kepentingan kesehatan,” ungkapnya.

Pendidikan juga menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menegaskan, masih banyak sekolah yang rusak, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi, dan beberapa sekolah kesulitan anggaran karena penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak
tepat.

“Bagaimana cara menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), atau cara menangani sekolah yang kesulitan anggaran, BOS dibenerin jangan di main-mainin,”tegasnya.

Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian lain. Iwang menyoroti Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah miskin ekstrem di Jawa Barat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah merapikan bantuan sosial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sedangkan tenaga kerja menjadi PR besar lainnya. Menurut Iwang, langkah pemerintah daerah selama ini hanya bersifat formalitas, seperti mengadakan job fair tanpa aksi nyata untuk menanggulangi pengangguran.

“Mengadakan job fair tapi nggak ada aksi nyata untuk menanggulangi pengangguran. Dengan apa, ya deketin dong industri, pemilik pabrik, seperti apa konsepnya. Selama ini cuma jadi gimmick-gimmick doang semua juga,” tuturnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Iwang menekankan poin-poin tersebut harus menjadi fokus prioritas, sesuai RPJMD.

Menurutnya, poin tersebut harus disepakati bersama untuk menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi di 2026, karena itu semua tertuang di RPJMD.

“Semua itu harus menjadi prioritas bersama. Kenapa, karena nggak boleh ada yang didahulukan atau dibelakangi, harus menjadi prioritas. Ini kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, Pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini, segenap SKPD eselon II, III, IV, itu harus juga mengawal tentang visi misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam RPJMD,” sambung wakil rakyat dari arena tarung Dapil VI Kabupaten Bekasi itu.

Tak hanya itu, dirinya menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tetap konsisten mengawal program strategis nasional dari pemerintah pusat yang sudah berjalan. Program tersebut antara lain makan bergizi gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, ketahanan pangan, dan swasembada pangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus sejalan dan mendukung pelaksanaannya.

“Ini hal-hal yang harus kita dukung, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus seiring, seirama, dengan asta cita pemerintah pusat,” tuturnya. (adv/pra)