8 hours ago
13
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Dariyanto. FOTO: ZAKKY MUBAROK/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI — DPRD Kota Bekasi tengah mematangkan rencana pembentukan Halal Center sebagai upaya mempermudah pelaku usaha mengurus sertifikasi halal.
Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Kota Bekasi.
Saat ini, rencana pembentukan Halal Center telah masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). DPRD Kota Bekasi menargetkan pembahasan regulasi itu rampung pada 2026 sehingga program dapat mulai diimplementasikan pada 2027.
Dengan adanya Halal Center, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh sertifikasi halal dan memperluas jangkauan pasar usahanya.
“Halal Center akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha. Halal Center akan menjadi tempat pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari informasi, pengurusan sertifikasi halal, hingga penguatan pemasaran produk,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, kepada Radar Bekasi.
Menurut Dariyanto, banyak pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam mengurus sertifikasi halal, baik dari sisi biaya maupun kurangnya pemahaman terkait prosedur. Padahal, sertifikasi halal kini menjadi faktor penting agar produk mampu bersaing di pasar modern dan memiliki nilai tambah di mata konsumen.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diatasi agar produk lokal semakin kompetitif di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk halal.
Meski kewenangan penerbitan sertifikat berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah dinilai tetap memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan mempermudah proses administrasi.
“Banyak pelaku usaha yang masih bingung soal alur dan persyaratan. Kehadiran Halal Center diharapkan bisa memangkas kendala birokrasi,” ucapnya.
Selain pendampingan, DPRD juga menyiapkan skema pembiayaan agar sertifikasi halal lebih terjangkau. Opsi yang tengah dibahas meliputi dukungan anggaran melalui APBD serta kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). (pra)
