Dampak Rupiah Melemah: Industri di Bekasi Efisiensi Besar-besaran, PHK Membayangi

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.700 per dolar AS mulai menekan industri di Bekasi. Biaya produksi melonjak, efisiensi besar-besaran dilakukan, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kini membayangi dunia usaha dalam tiga bulan ke depan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, M Yusuf Wibisono, mengatakan industri saat ini tengah berjibaku menghadapi kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya bahan baku impor dan tingginya biaya ekspor.

“Kemungkinan HPP naik 15 sampai 20 persen dalam tiga bulan pasca pelemahan rupiah,” kata Yusuf, Selasa (19/5).

Menurutnya, industri otomotif menjadi salah satu sektor paling terpukul. Beban biaya produksi yang meningkat tidak mudah dialihkan ke konsumen karena dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat.

Alhasil, banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi untuk bertahan.

“Strateginya pasti efisiensi. Tapi kami berharap jangan sampai terjadi PHK,” ujarnya.

Langkah penghematan dilakukan dengan memangkas biaya nonproduksi, mulai dari pengurangan jam lembur, penghematan energi lewat panel surya, hingga memaksimalkan kapasitas bus jemputan karyawan.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan juga mulai menunda ekspansi dan investasi baru demi menjaga arus kas tetap aman.

Tekanan tidak hanya dirasakan perusahaan besar. Vendor pemasok tier 1 hingga tier 3 ikut terkena imbas karena perusahaan induk meminta rantai pasok ikut menekan biaya operasional.

Yusuf meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga industri nasional tetap bertahan.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil kebijakan strategis agar rupiah stabil,” katanya.

Dunia usaha juga mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal sementara, relaksasi pajak impor bahan baku, percepatan layanan ekspor-impor, hingga perlindungan terhadap serbuan barang impor murah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Farid Elhakamy, menegaskan PHK masih menjadi opsi terakhir yang ingin dihindari perusahaan.

“Pengurangan karyawan dilakukan kalau semua upaya bertahan sudah tidak mampu lagi menutup risiko kerugian,” ujarnya.

Kekhawatiran serupa juga mulai terasa di kalangan buruh. Sekretaris Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, Purwadi, mengatakan isu PHK kini menjadi perhatian serius pekerja.

“Sebagai serikat pekerja, tentu kami memikirkan bagaimana anggota tetap bisa bekerja,” katanya.

Meski demikian, hingga saat ini pihaknya mengaku belum menemukan gelombang PHK massal di Bekasi. Kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun ini mayoritas disebabkan habisnya kontrak kerja.

“Alhamdulillah belum ada PHK massal di Kota Bekasi,” ujarnya.

Purwadi mengatakan pekerja dan perusahaan saat ini terus membangun komunikasi agar usaha tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi global.

“Ini sawah ladang bersama. Kalau bukan kita yang menjaga perusahaan, siapa lagi,” ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dan distribusi barang agar kondisi ekonomi tidak semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan pengangguran akibat dampak global.

“Kita segera mengantisipasi PHK agar pengangguran tidak bertambah,” katanya.

Pemerintah disebut tengah memperluas program magang nasional dan pelatihan vokasi untuk lulusan SMA dan SMK.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menilai pergerakan rupiah sejauh ini masih terkendali meski mengalami tekanan.

“Volatilitas rupiah year to date masih di angka 5,4 persen dan relatif stabil,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Ia optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat pada Juli hingga Agustus mendatang dan bergerak di kisaran target pemerintah sebesar Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS sepanjang 2026. (sur)

ILUSTRASI: Pekerja alat berat di Cikarang. FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI