Anggaran MBG 2026 Dipangkas, Ini Alasan Menteri Keuangan

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026.

“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (20/5).

Dengan perubahan tersebut, anggaran program unggulan pemerintah itu berkurang sekitar Rp67 triliun. Kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Saksi Mata Lihat Mobil MBG Menabrak Pedagang di Bekasi Timur Melaju Kencang

Menurut Purbaya, pengurangan pagu anggaran tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan penggunaan dana MBG dapat lebih tepat sasaran dan dikelola secara efisien.

Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran dana program MBG telah mencapai Rp75 triliun. Anggaran tersebut disebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Tak hanya itu, Purbaya juga memberi sinyal adanya kemungkinan penghematan lanjutan pada program MBG. Meski demikian, ia belum membeberkan rincian skema efisiensi yang tengah disusun pemerintah.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo saat ini sedang mengevaluasi tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), agar efektivitas program tetap terjaga.

“Presiden sedang menghitung yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program MBG untuk memberi makan murid-murid sekolah,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah mencatat pertumbuhan signifikan pada belanja negara. Hingga April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat meningkat 51,1 persen dengan nilai mencapai Rp826 triliun. Kenaikan ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan distribusi belanja sepanjang tahun anggaran.

Secara rinci, belanja kementerian dan lembaga tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga ikut meningkat sebesar Rp425,5 triliun.

Adapun pendapatan negara hingga akhir April 2026 tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Kondisi tersebut membuat defisit APBN berada di angka 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar Rp164,4 triliun. (zak)