Dewan Terima Keluhan OPD Infrastruktur soal Lonjakan Harga Material

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menerima adanya keluhan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi infrastruktur terkait melonjaknya harga bahan material.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, menyebut lonjakan harga ini diduga akibat penutupan beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut membuat bahan material semakin langka dan berdampak pada harga di pasaran.

“Yang pasti harga material mahal, karena bahan bakunya susah, dampaknya itu saja,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi, Selasa (25/11).

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas-dinas yang membidangi infrastruktur, terdapat kekhawatiran situasi ini berlanjut pada tahun anggaran 2026.

“Itu yang mereka (dinas-dinas infrastruktur) khawatirkan, apabila bahan bakunya susah bisa melebihi harga satuan yang sudah mereka canangkan (masukan). Jadi mereka mengharapkan untuk di 2026 tidak terhambat masalah tambang,” ungkapnya.

Karena itu, Helmi berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi dan membuka kembali tambang-tambang yang ada.

“Solusinya, provinsi mengevaluasi tambang-tambang yang ada di Jawa Barat agar segera dibuka. Sehingga nanti buat pembangunan di 2026 tidak susah lagi masalah bahan baku,” tuturnya.

Meski begitu, Helmi memastikan bahwa pengerjaan infrastruktur di akhir 2025 tidak terlalu terdampak penutupan tambang.

“Di akhir tahun mah dikit, paling ada di Disperkimtan, cuma ada delapan sampai sepuluh paket. Kalau infrastruktur 2025 nggak terlalu banyak imbasnya, cuma yang saya dengar-dengar dari orang sulitnya bahan baku karena tambang ditutup,” jelasnya. (pra)