Dewan Dorong RSUD Terapkan BLUD Penuh di 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menekankan agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dua RSUD bisa diterapkan secara penuh. Selain meningkatkan pelayanan, BLUD juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.

Dinas Kesehatan, termasuk RSUD Cibitung dan RSUD Cabang Bungin, kini menerima tambahan anggaran di tengah upaya efisiensi pemerintah pada pembahasan KUA PPAS 2026. Meski begitu, penerapan BLUD belum sepenuhnya berjalan karena masih bergantung pada APBD untuk pemenuhan obat dan alat kesehatan.

“RSUD Kabupaten Bekasi BLUD belum penuh karena obat dan alkes yang lain masih berharap APBD. Seperti RSUD Semarang, mereka BLUD sudah penuh, ini baru yang disebut PAD, OPD penghasil. Makanya kami akan studi banding ke kota-kota yang BLUDnya sudah penuh,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto kepada Radar Bekasi, Minggu (9/11).

“Seharusnya Kabupaten Bekasi sudah mumpuni untuk BLUD penuh karena dari jumlah masyarakat yang banyak. Tetapi itu semua perlu perbaikan-perbaikan manajemen yang betul-betul memahami,” tambahnya.

Haryanto mengungkapkan, pada 2026 RSUD harus memiliki SOP, standar pelayanan kesehatan, sistem akuntansi keuangan sendiri, serta mampu menjalankan prinsip efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, RSUD Kabupaten Bekasi harus memiliki sistem akuntansi keuangan sendiri. Meski saat ini sudah berjalan, hal itu dinilai belum sesuai target.

“Kabupaten Bekasi harus sudah ada BLUD, karena ada keuntungan fleksibilitas, keuangan nggak perlu nunggu revisi APBD kalau BLUD penuh. Peningkatan pelayanan pasien cepat, belanja obat cepat, insentif bisa dibayar sesuai kinerja, dan lain sebagainya. Bukan tergantung jadwal APBD.  Buat Kabupaten Bekasi BLUD penuh wajib dan diaudit oleh Inspektorat dan BPK,” ungkapnya.

Pihaknya mendorong agar manajemen RSUD, Dinas Kesehatan menyampaikan keluhan dan kesulitan yang dialami saat penerapan BLUD RSUD.

“Kalau anggaran ditambah, saya berharap tingkatkan lagi puskesmas atau ada ruang rawat inap. Kemudian juga pencegahan dan promosi kesehatan, posyandu juga harus. Dan juga pengadaan perbaikan infrastruktur kesehatan. Ini juga menjadi acuan kedepan,” ucapnya. (pra)