Dewan Dorong BUMD Kabupaten Bekasi Tingkatkan Kontribusi PAD 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2026.

Pasalnya, tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bekasi seperti Bekasi Putera Jaya (BPJ), Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi, masih berharap dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Prinsipnya, BUMD memang semuanya masih berharap APBD. Tapi kita masih bisa ngasih  warning, kalau dikasih APBD apa jaminannya, berapa bisa menghasilkan PAD,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Kamis (13/11).

Pria yang akrab disapa Iwang ini menilai kondisi BUMD merupakan “penyakit klasik” yang terjadi di perusahaan pemerintah, baik BUMN maupun BUMD tingkat daerah. Ia menegaskan, banyak BUMD yang pengurusannya tidak profesional dan terkait kepentingan politik.

“Kepengurusan badan usaha milik pemerintah itu nggak beres semua. Semuanya perlu penataan. Di daerah pun sama, badan usaha milik pemerintah kondisinya mirip-mirip, karena semuanya terkait dengan kepentingan politik dan lain-lain,” tegasnya.

Ridwan menyarankan agar semua pihak kembali bercermin melihat kondisi BUMD di Kabupaten Bekasi. Keberadaan BUMD harus jelas apakah dijadikan sumber pendapatan atau sekadar “bancakan”.

Jika semua sepakat BUMD harus menjadi sumber pendapatan, maka perlu didorong bersama-sama agar benar-benar kreatif, mandiri, dan mampu menjadi badan usaha yang produktif serta menguntungkan.

“Kalau semua sepakat BUMD ini sebagai badan usaha yang harus menghasilkan keuntungan (PAD), hayuk bareng-bareng kita dorong,” katanya.

Ia menegaskan, perbaikan BUMD tidak bisa dilakukan hanya oleh legislatif atau eksekutif. Diperlukan kolaborasi, dan yang terpenting, politik kepentingan di BUMD harus disingkirkan.

“Butuh kolaborasi dan singkirkan hal-hal politis yang menjadi hambatan dalam konteks BUMD. Kan itu menjadi rahasia umum, Badan Usaha Milik Pemerintah itu menjadi politis terus,” jelasnya.

Berdasarkan hasil paparan BUMD dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD, pendapatan BUMD masih belum sesuai harapan. Meski ada yang sudah menyetor PAD, seperti PDAM, BPJ, dan BBWM, jumlahnya belum optimal.

“Kalau dibilang apakah BUMD nyetor PAD, ya betul, PDAM masih setor, BPJ masih setor, BBWM masih setor. Tapi harapannya ada yang pengin sekian, ketika kita bersama berharap setornya tinggi, hayuk kita dukung bareng-bareng,” tuturnya.

Ridwan juga menyinggung sejumlah masalah yang membebani BUMD. PDAM menghadapi persoalan administratif, termasuk kerjasama masa lalu dengan PT Moya. Sementara BBWM kehabisan stok gas, dan BPJ masih bingung menentukan arah usaha selanjutnya. (pra)