12 hours ago
13
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi angin segar bagi Kota Bekasi yang selama bertahun-tahun dibayangi krisis tenaga pendidik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusulkan 284 formasi guru dalam seleksi CPNS 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan formasi tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Namun, angka itu dinilai masih jauh dari cukup untuk menutup kekurangan sekitar 2.600 guru di sekolah negeri se-Kota Bekasi.
Kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Di tingkat nasional, Kemendikdasmen mencatat kekurangan guru mencapai sekitar 571 ribu orang. Sementara di Kota Bekasi, persoalan diperparah dengan ratusan guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menilai momentum pembukaan CPNS guru harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan guru di Kota Bekasi sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani dengan kebijakan yang bersifat tambal sulam.
“Kedua, yang juga harus jadi pertimbangan ini kan kalau jumlah kekurangan guru sudah jelas ribuan, 2.600 kurang lebih,” ujar Wildan, Rabu (22/7).
Dia meminta Pemkot Bekasi bersikap lebih proaktif memperjuangkan kebutuhan formasi guru kepada pemerintah pusat. Pasalnya, apabila kekurangan guru terus dibiarkan, kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri akan semakin tertekan.
Wildan mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dipicu oleh minimnya rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena gelombang pensiun guru yang terus berlangsung setiap tahun.”Ini juga harus menjadi atensi,” katanya.
Menurut Wildan, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan ribuan guru honorer yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan belajar mengajar. Mereka dinilai layak memperoleh kesempatan lebih besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui jalur CPNS.
Dia mengusulkan agar Pemkot Bekasi kembali memberikan pembekalan atau pelatihan bagi guru honorer sebelum mengikuti seleksi, seperti yang pernah dilakukan saat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Guru-guru honorer yang selama ini sudah mengabdi harus diberikan kesempatan lebih besar. Pelatihan sebelum seleksi juga penting agar mereka memiliki kesiapan menghadapi proses rekrutmen,” ujarnya.
BACA JUGA: Insentif Guru Madrasah Non-ASN Cair Rp1,5 Juta
Selain proses seleksi, DPRD juga menyoroti pola penempatan guru setelah dinyatakan lulus. Menurut Wildan, penempatan yang tidak memperhatikan domisili berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari rendahnya efisiensi kerja hingga menurunnya kualitas pembelajaran akibat tingginya beban perjalanan.
“Ini juga dapat menjadi kendala di kemudian hari akhirnya. Karena akhirnya tantangan efisiensi waktu mereka berangkat dan pulang juga akan mempengaruhi kualitas dan performa saat mengajar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan Karir Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Neneng Widianingsih, mengatakan Pemkot Bekasi telah mengusulkan total 458 formasi CPNS kepada pemerintah pusat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 formasi dialokasikan untuk guru, 45 formasi tenaga kesehatan, serta 129 formasi tenaga teknis.
“Untuk Kota Bekasi sudah mengajukan sebanyak 284 formasi untuk guru,” kata Neneng.
Menurut dia, saat ini seluruh usulan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Saat ini menunggu persetujuan formasi dari Menpan-RB,” ujarnya.
Di tingkat pusat, pemerintah memastikan seleksi CPNS guru tetap dibuka tahun ini. Namun, jadwal pelaksanaan maupun jumlah formasi nasional masih dalam tahap finalisasi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan bahwa seleksi CPNS guru terbuka bagi masyarakat umum tanpa kuota khusus bagi guru yang belum diangkat menjadi ASN.
“Kalau rekrut baru kan PNS itu kan ada syarat undang-undang toh. Umur, apa, itu semua ada syarat,” kata Nunuk.
Dia menambahkan, seleksi CPNS tahun ini memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru PNS secara umum, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang mulai dikembangkan pemerintah.
Meski demikian, guru PNS hasil seleksi nantinya juga akan menjadi sumber daya utama bagi SNT. Untuk menjadi guru di sekolah tersebut, pelamar minimal berpendidikan S1, diutamakan S2 atau S3, menguasai bahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat seperti TOEFL, memiliki pengalaman pelatihan pendidikan, serta menguasai teknologi pembelajaran, komunikasi, kreativitas, dan manajemen kelas.
Program SNT mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026 di 17 lokasi di Indonesia, sementara 20 lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.(sur/ mia/ttg)
