Pilkades Bekasi 2026 Memanas, Banyak Petahana Tumbang, Ini Penyebabnya

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Kursi kepala desa tak selalu menjadi tempat nyaman bagi petahana. Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi justru memunculkan sinyal kuat, sejumlah kepala desa incumbent harus mengakhiri langkah politiknya setelah berhadapan dengan pemilih di 154 desa.

Namun, berapa persis jumlah petahana yang tumbang belum bisa dikunci. Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu laporan resmi hasil pemungutan suara dari panitia Pilkades melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemarin, Selasa (22/9/2026), menjadi batas akhir BPD menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Bekasi. Setelah seluruh dokumen masuk, barulah peta kemenangan dan kekalahan calon, termasuk incumbent, dapat dihitung secara resmi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Imam Santoso, mengatakan proses rekapitulasi masih berlangsung di sejumlah wilayah.“Batas waktu BPD untuk menyampaikan hasil dari panitia Pilkades ke Pak Bupati memang hari Selasa ini,” tutur Imam, Senin (21/9).

Imam menyebut, hingga Senin siang masih terdapat desa yang belum menuntaskan pleno. Salah satunya Kecamatan Tambun Utara yang saat itu masih menyisakan lima desa.“Tambun Utara tadi tinggal lima desa lagi. Mudah-mudahan sekarang sudah selesai,” katanya.

Meski angka final belum diumumkan, dinamika di lapangan mulai memperlihatkan tekanan terhadap sejumlah petahana. Kecamatan Cibitung, misalnya, menjadi salah satu wilayah yang pleno hasil pemilihannya telah lebih dahulu rampung, termasuk di Desa Sukajaya, Muktiwari, Wanajaya, dan Sarimukti.

“Artinya memang ada perbandingan yang lumayan besar teman-teman incumbent kalah. Tapi secara keseluruhan data riilnya masih kami rampungkan. Namun kalau melihat dinamikanya, perbandingan petahana yang kalah memang lumayan besar,” terang Imam.

Fenomena itu menunjukkan bahwa pengalaman menjabat belum otomatis menjadi tiket untuk kembali berkuasa. Pemilih desa tetap menjadi penentu terakhir apakah mempertahankan wajah lama atau membuka ruang bagi figur baru.

Karena itu, setelah hasil resmi diterima Bupati, perhatian tidak hanya tertuju pada siapa yang menang dan siapa yang tumbang. Tahap berikutnya adalah memastikan jika muncul sengketa, proses penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan.

Imam mengatakan seluruh tahapan harus dikawal hingga pelantikan kepala desa terpilih.“Karena target kita kan di 4 Mei pelantikan,” tandasnya.

Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, membaca munculnya figur baru sebagai indikasi sebagian masyarakat menginginkan perubahan.

“Suatu fenomena di mana masyarakat yakin bahwa sosok baru adalah figur perubahan. Aktor lama sudah tidak memenuhi harapan. Meskipun tidak bisa dimaknai secara utuh,” kata Riko.

Menurutnya, dinamika Pilkades juga tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik yang lebih luas. Ia menilai desa berpotensi menjadi ruang konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029.“Pilkades ada keterlibatan parpol, karena investasi politik 2029,” ujarnya.

Riko menilai partai politik sangat mungkin mendekati kandidat yang memiliki peluang menang. Dalam pandangannya, kepala desa terpilih dapat menjadi bagian dari jejaring politik lokal yang memiliki nilai strategis menuju kontestasi berikutnya.“Pilkades merupakan tiket untuk parpol ke 2029. Merekat ke kandidat yang potensi menang,” katanya.

Ia juga mengingatkan potensi politik uang dalam kontestasi desa. Menurutnya, demokrasi lokal semestinya tidak bergeser menjadi pertarungan modal semata.

“Bukan menang karena gagasan tokoh muda yang mampu menjaring pemilih, namun kemampuan mengkapitalisasi modal sehingga menggerakkan suara,” katanya.(ris/mif)