Bupati Bekasi Janji Evaluasi Dewas Perumda Tirta Bhagasasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Bhagasasi.

Evaluasi ini dilakukan menyusul minimnya masukan dari Dewas sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut memicu bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatan Ade Efendi Zarkasih (AEZ) dari Pelaksana Tugas (Plt) menjadi Direktur Usaha definitif Perumda Tirta Bhagasasi.

Namun, SK tersebut akhirnya dibatalkan setelah AEZ ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Metro Bekasi atas kasus dugaan tindak pidana penipuan.

Ade mengaku, saat awal menjabat sebagai bupati, ia mengetahui AEZ masih berstatus Plt Direktur Usaha. Oleh karena itu, keputusan pengangkatan definitif sempat diambil. Masalah hukum yang menimpa AEZ muncul kemudian dan terkait urusan pribadi, bukan berkaitan dengan jabatan direksi.

“Saya akan lakukan evaluasi kinerja. Hal ini bukan mencari siapa benar siapa salah. Namun untuk perbaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa SK yang sempat dikeluarkan karena awalnya AEZ masih berstatus Plt. Pembatalan SK dilakukan setelah melalui kajian komprehensif yang dipimpin langsung oleh PJ Sekda Kabupaten Bekasi, Ida Farida.

“Sudah kami kaji, dan tim dipimpin langsung oleh Ibu Pj Sekda. Pengangkatan pejabat tersebut sebelumnya dilakukan saat masih berstatus Plt, sehingga dinilai tidak sesuai prosedur,” jelas Ade.

Ade menegaskan, setiap keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berlandaskan aturan hukum. Ia mengaku selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak menyalahi prosedur.

BACA JUGA: Kinerja Dewas Perumda Tirta Bhagasasi Perlu Evaluasi Total

“Saya selalu memerintahkan kepada Ibu Pj Sekda bersama Kabag Hukum untuk menindaklanjuti segala hal sesuai aturan dan kajian hukum yang berlaku. Jangan sampai ada satu aturan yang kita langkahi. Ini negara hukum, pemerintah harus berjalan sesuai birokrasi dan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk memastikan setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

“Insya allah kami terus berkoordinasi dengan ahli hukum dan sekretariat pemerintahan. Langkah ini kami ambil demi kebaikan dan penataan birokrasi yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.(and)