Bupati Bekasi Belum Siap Rampingkan OPD

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memilih tidak tergesa-gesa melakukan langkah efisiensi struktural seperti perampingan atau penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan akibat pemotongan alokasi dana transfer daerah dari pusat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa kebijakan penggabungan atau perampingan OPD belum masuk dalam rencana pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan pembahasan dan kajian yang mendalam.

“Belum ada rencana untuk perampingan atau penggabungan badan atau dinas. Tentunya perlu pembahasan dan pengkajian,” kata Ade, Senin (10/11).

Ia menambahkan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur juga belum diterapkan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Menurutnya, DPRD belum mengajukan usulan resmi terkait penggabungan OPD. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki inisiatif untuk melakukan perampingan OPD.

“Usulan (resmi) dari DPRD belum juga, saya juga belum ada inisiatif ke situ (perampingan OPD/WFH).

Meski mengakui kondisi fiskal daerah menuntut efisiensi, Ade menyebut langkah penghematan saat ini baru difokuskan pada kegiatan yang dianggap kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Selama kita masih bisa efisiensi anggaran yang kurang tepat. Nah anggaran tersebut yang terkena efisiensi dialihkan untuk pembangunan kemasyarakatan,” jelasnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, menyampaikan hingga kini Pemkab Bekasi belum menerapkan WFH aparatur sebagai langkah efisiensi. Seluruh aktivitas perkantoran di kompleks pemerintahan masih berjalan seperti biasa.

“Di Kabupaten Bekasi tidak menerapkan WFH karena memang selama ini belum ada arahan dari pimpinan. Sejauh ini kan yang menerapkan itu Pemprov, tapi masih uji coba kan dari bulan ini sampai Desember,”jelasnya .

Menurutnya, WFH di tingkat Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk menekan biaya operasional kantor, seperti listrik dan air. Namun, di Kabupaten Bekasi belum ada kajian efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

“Karena kan harapannya dengan WFH biaya seperti tagihan listrik atau air bisa berkurang, dalam rangka penghematan. Sedangkan kalau kajian di Bekasi soal itu memang belum dilakukan,” ucapnya.

Meski begitu, Bennie tidak menutup kemungkinan WFH akan diterapkan jika uji coba di Pemprov Jabar dinilai berhasil.

“Kalau nanti hasil uji coba dianggap berhasil dan ada formulasi yang tepat, bisa saja diterapkan. Tapi untuk sekarang, efisiensi dilakukan sesuai arahan Pj Sekda melalui penghematan biaya operasional, dan itu sudah berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan bahwa pembahasan soal efisiensi dan kemungkinan perampingan OPD belum dibahas secara resmi. Namun, isu tersebut sempat muncul dalam rapat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu.

“Memang baru menjadi pembahasan kecil saat rapat KUA-PPAS. Jadi belum formal, tapi jika keuangan daerah memang terbatas, menurut saya perlu dibahas lebih serius agar program kerja tetap berjalan dan kepentingan publik tidak terganggu,” ujarnya.

Ade juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia menilai, untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa memangkas hak pegawai, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan potensi pendapatan asli daerah.

“Kalau tidak mau ada perampingan OPD atau pemotongan TPP, maka sumber pendapatan harus menjadi perhatian bersama. Kami berharap ada kerja sama antara DPRD dan Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Bekasi lebih baik,” tandasnya. (and)