Bantuan Sarpras Olahraga Terganjal Status Aset

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Haeroni, menyebut bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) olahraga, kerap terkendala oleh persoalan aset.

Menurutnya, sesuai aturan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi hanya boleh digunakan untuk membangun di atas aset milik provinsi, bukan milik kabupaten, kota, ataupun pemerintah pusat.

“Semua APBD provinsi diharuskan dibangun di atas aset provinsi, nggak boleh di atas aset kabupaten maupun pusat,” ujar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Haeroni, kepada Radar Bekasi, belum lama ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX Kabupaten Bekasi ini mengakui, hingga kini dirinya belum bisa berbuat banyak dalam mendukung pengembangan fasilitas olahraga di Kabupaten Bekasi karena keterbatasan regulasi tersebut.

“Sepertinya kita belum ada anggaran olahraga dari provinsi, dilihat dari kewenangan inventarisir aset daerahnya punya kabupaten apa provinsi. Kalau misalkan asetnya punya provinsi, saya pikir bisa kalau diusulkan,” ujarnya.

Menurut Irpan, penyaluran bantuan atau pembangunan fasilitas harus disesuaikan dengan alas dasar aset, karena hal itu menentukan kewenangan masing-masing level pemerintahan.

“Kalau anggaran itu dilihat dari alas dasar, artinya kewenangan ada di kabupaten, provinsi, atau pusat,” ungkapnya.  (pra)