Banpres Rp200 Miliar Belum Cair, DPRD Tagih Janji Flyover Bulak Kapal

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Harapan masyarakat Kota Bekasi untuk segera menikmati pembangunan Flyover Bulak Kapal kembali tertahan. Proyek infrastruktur yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di kawasan Bekasi Timur itu hingga kini masih menunggu kepastian realisasi bantuan presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat.

Mandeknya kepastian pencairan anggaran tersebut mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bekasi. Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak berhenti melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat agar proyek strategis tersebut segera memasuki tahap pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengatakan secara teknis rencana pembangunan flyover sudah memiliki dukungan awal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar. Namun, nilai tersebut belum mencukupi untuk memulai pembangunan secara menyeluruh sehingga dukungan pemerintah pusat tetap menjadi faktor penentu.

“Pemprov Jabar sudah mencairkan dana Rp20 miliar. Tinggal balik lagi bagaimana wali kota kembali mempertanyakan ulang kepada Presiden Prabowo Subianto menyoal bantuan yang nantinya hendak diberikan. Karena sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat terkait Banpres tersebut,” ujar Hary.

Menurutnya, DPRD terus memantau perkembangan pembahasan proyek tersebut bersama Pemkot Bekasi. Bahkan, koordinasi juga dilakukan untuk memastikan kementerian yang akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan pembangunan apabila bantuan pemerintah pusat telah dipastikan turun.

Baca Juga: Anggota DPRD Anton Janji Kawal Aspirasi Warga, Infrastruktur Lingkungan Jadi Prioritas

Hary menegaskan, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah daerah untuk memperjuangkan realisasi bantuan tersebut. Selain menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, Pemkot Bekasi juga telah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen yang pernah disampaikan Presiden.

“Komunikasi, upaya sudah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya untuk bisa menagih, dalam tanda kutip, janji yang disampaikan oleh Presiden kepada Wali Kota dan juga kepada masyarakat Kota Bekasi,” katanya.

Meski demikian, Hary mengakui sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai waktu pencairan Banpres tersebut. Karena itu, DPRD berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar proses pembangunan tidak terus tertunda.

“Saat ini tinggal bagaimana goodwill dari Pemerintah Pusat untuk bisa segera merealisasikan. Memang kita juga menyadari bahwa ketika Presiden menyampaikan terkait dana Banpres Rp200 miliar itu tidak disampaikan secara eksplisit kapan bantuan tersebut akan turun,” ujarnya.(adv/*)