3 hours ago
6
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Asa ribuan calon jemaah haji di Kota dan Kabupaten Bekasi untuk berangkat ke Tanah Suci 2026 berada di persimpangan. Hingga penutupan masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap dua pada 9 Januari 2026, tercatat 1.378 calon jemaah yang masuk kuota utama belum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut membuat ribuan jemaah berpotensi gagal berangkat pada musim haji tahun ini.
Data pelunasan yang belum optimal ini kontras dengan capaian nasional. Berdasarkan laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI per 12 Januari 2026 malam, sebanyak 206.758 jemaah telah melunasi BIPIH dari kuota reguler nasional 203.320 jemaah atau mencapai 101,69 persen. Kelebihan angka ini terjadi karena adanya mekanisme jemaah cadangan yang mengisi kekosongan kuota.
Namun, realitas di Bekasi menunjukkan persoalan tersendiri. Skema pembagian kuota haji tahun 2026 justru membuat jatah Kota dan Kabupaten Bekasi meningkat signifikan. Kota Bekasi, misalnya, mendapat kuota terbesar di Jawa Barat dengan total 5.064 jemaah. Sayangnya, peningkatan kuota tidak otomatis diikuti kesiapan seluruh calon jemaah untuk melunasi BIPIH.
Kepala Seksi Bina dan Pengendalian Haji Kantor Kemenhaj Kota Bekasi, Sularto, mengungkapkan bahwa tingkat pelunasan jemaah kuota utama baru mencapai 80,84 persen. Dari total kuota utama, baru 4.020 jemaah yang melunasi BIPIH, terdiri dari 3.432 jemaah pada tahap pertama dan 588 jemaah pada tahap kedua.
“Untuk pelunasan tahap satu itu sebesar 3.432, kemudian tahap dua 588. Jadi yang sudah lunas sebanyak 4.020 orang,” ujar Sularto, Senin (12/1).
Di luar kuota utama, terdapat 279 jemaah cadangan yang telah melunasi BIPIH. Dengan demikian, total jemaah Kota Bekasi yang telah menyelesaikan pelunasan, baik kuota utama maupun cadangan, mencapai 4.299 orang. Ratusan jemaah cadangan ini berpeluang mengisi sisa kuota yang belum terpakai, sesuai dengan nomor urut provinsi dan kebijakan nasional yang akan ditetapkan Kemenhaj RI.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah akan dibuka pelunasan tahap ketiga bagi jemaah yang belum melunasi karena alasan tertentu. “Sampai hari ini kami belum menerima surat resmi apakah masih ada pelunasan tahap ketiga, terutama bagi jemaah yang masih proses Isthitaah,” kata Sularto.
Sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya pelunasan BIPIH. Selain persoalan finansial, banyak calon jemaah belum dinyatakan Isthitaah atau layak secara kesehatan. Kendala administratif juga muncul, seperti jemaah yang tidak ditemukan saat penyisiran karena pindah alamat atau nomor telepon yang sudah tidak aktif.
Usai penutupan tahap dua, Kantor Kemenhaj Kota Bekasi kini berfokus pada percepatan kelengkapan dokumen bagi jemaah yang telah melunasi BIPIH. Proses pengumpulan paspor hingga pembuatan visa menjadi prioritas agar tahapan keberangkatan tidak terganggu.
Situasi relatif lebih baik terjadi di Kabupaten Bekasi. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Bekasi, Mulyono Hilman Hakim, menyebut tingkat pelunasan telah mencapai sekitar 93 persen. Dari total kuota 3.573 jemaah, sebanyak 3.239 orang telah melunasi BIPIH.
“Alhamdulillah Kabupaten Bekasi jemaah yang sudah melunasi mencapai angka 93 persen,” kata Mulyono.
Selain itu, dari 240 jemaah cadangan yang mengajukan pembukaan blokir, sebanyak 230 orang telah melunasi BIPIH. Meski demikian, alasan klasik tetap muncul bagi jemaah yang belum melunasi, mulai dari keterbatasan biaya, belum menjalani pemeriksaan kesehatan (MCU), hingga status Isthitaah yang belum terbit.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, Boy Hari Novian, mengakui masih adanya kendala serius di lapangan. Ia berharap pemerintah pusat membuka peluang perpanjangan waktu pelunasan.
“Kami harap masih ada perpanjangan karena banyak jemaah terkendala istitoah dan sistem bank ketika pelunasan,” ujarnya.
Menurut Boy, persoalan di Kota Bekasi menjadi sorotan utama karena ketidaksiapan finansial calon jemaah.
“Kalau kita temui langsung, mereka tidak siap lakukan pelunasan dikarenakan biayanya belum ada,” ucapnya.
Ia menambahkan, secara data cadangan jemaah yang siap melunasi seharusnya bisa mendorong angka pelunasan melewati 100 persen. Namun, proses entry data, bukti istitoah di dinas kesehatan, hingga kendala teknis di bank menjadi penghambat.
Di tengah potensi kegagalan keberangkatan ribuan jemaah, pemerintah pusat justru mulai mematangkan kesiapan penyelenggaraan haji. Sekitar 1.500 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini menjalani pendidikan dan pelatihan intensif di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Diklat semi militer selama 20 hari ini ditujukan untuk memperkuat fisik, koordinasi, serta kemampuan teknis dan manajerial petugas.
Ironisnya, kesiapan petugas berbanding terbalik dengan kondisi sebagian jemaah yang masih terseok memenuhi syarat keberangkatan. Tanpa kebijakan lanjutan terkait tambahan waktu pelunasan, 1.378 calon jemaah Bekasi kini hanya bisa berharap adanya solusi agar impian menunaikan ibadah haji tahun ini tidak kandas di tengah jalan. (sur)
