APBD Kabupaten Bekasi 2026 Terancam Defisit Rp298,17 Miliar

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2026 terancam mengalami defisit sebesar Rp298,17 miliar.

Ancaman defisit ini muncul karena pendapatan daerah diprediksi hanya mencapai Rp7,28 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp7,57 triliun dalam rancangan APBD 2026.

“Apabila kita bandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah, terdapat defisit sekitar Rp298,17 miliar dalam rancangan APBD 2026,” ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Perda APBD 2026, Selasa (18/11).

Meskipun demikian, Pemkab Bekasi tetap optimis bahwa perencanaan dan kepentingan masyarakat akan tetap berjalan. Untuk mengatasi potensi defisit, Asep menuturkan bahwa kekurangan belanja daerah akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari APBD 2025.

“Untuk masalah defisit, kami sudah berantisipasi dari SILPA APBD 2025 yang nantinya akan digunakan untuk 2026,” jelasnya.

Selain masalah defisit, fokus utama Pemkab juga diarahkan pada pelayanan dasar, terutama kesehatan. Pihaknya berencana segera menyelesaikan masalah piutang dengan BPJS Kesehatan karena hal tersebut sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Masalah kesehatan tetap menjadi fokus kami. Setidaknya piutang BPJS juga untuk diselesaikan, sebab menyangkut kepada pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan bahwa isu defisit ini telah menjadi pembahasan serius. Ia menekankan upaya peningkatan pendapatan daerah sebagai solusi utama.

“Sudah kami lakukan pembahasan. Yaitu meningkatkan pendapatan,” ujar Ade.

Pasalnya, SILPA yang diharapkan dari APBD 2025 tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk menutupi defisit 2026. (and)