APBD Kabupaten Bekasi 2026 Disepakati Rp7,7 Triliun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Potensi pendapatan asli daerah perlu dimaksimalkan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2026.

Berdasarkan hasil rapat paripurna, APBD Kabupaten Bekasi tahun depan disepakati sebesar Rp7,7 triliun. Angka ini menurun sekitar Rp600 miliar dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp8,3 triliun.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengakui perlunya langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah berkurangnya transfer kas dari pemerintah pusat.

Pengurangan lebih dari Rp600 miliar disebut menjadi tantangan, sehingga Pemkab Bekasi harus menyusun strategi fiskal dengan cermat. Salahsatu upaya yang dilakukan melalui efisiensi anggaran dan pengalihan dana ke pos-pos yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Jangan sampai belanja kita itu yang kebermanfaatannya sedikit. Harus dipilah, fokus ke hal-hal yang memang mendasar dan wajib direalisasikan untuk masyarakat,” kata Ade, Rabu (26/11).

Selain efisiensi, Pemkab Bekasi mendorong peningkatan PAD melalui penguatan regulasi. Ade mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk menarik retribusi dari limbah logam industri, mengingat Kabupaten Bekasi memiliki lebih dari 7.000 perusahaan.

“Ini potensi besar. Kita dorong dibuat perda retribusi limbah logam agar bisa menjadi sumber pendapatan baru yang nantinya dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kepastian hukum,” kata Ade.

Langkah tersebut telah dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif memperkuat keuangan daerah. Bupati menegaskan, peningkatan pendapatan tidak bisa dilakukan secara instan. Semua melalui pembahasan sesuai aturan dan memperhatikan potensi riil daerah.

“Kita libatkan legislatif, dinas-dinas penghasil, termasuk TRPD. Pada intinya harus kerja maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan,” tegasnya.

Sementara, Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam, berharap seluruh dinas teknis bekerja optimal agar target pendapatan tercapai, baik dari retribusi maupun pajak daerah.

“Kami sangat berharap demi mewujudkan Bekasi Bangkit Maju Sejahtera, kepada dinas teknis lebih optimal dalam mencapai kinerja untuk tercapainya target pendapatan daerah. Baik dari sektor retribusi daerah dan pajak daerah,” kata Syaiful.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif mencari anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dinas terkait untuk mengembangkan program sinergi, karena Kabupaten Bekasi memiliki potensi wilayah laut.

“Adanya pemotongan TKD jangan melemahkan semangat dalam bekerja. Sebab di pusat juga masih banyak anggaran. Namun perlu menempuh prosedur. Setidaknya kita yang di daerah harus aktif. Alhamdulillah komunikasi kami nantinya bisa mendapatkan alat pendingin untuk membantu para nelayan,” jelasnya. (and)