2 hours ago
3
Beranda DPRD APBD 2026 Disepakati Rp6,9 Triliun, Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Alimudin Minta Pemkot Kebut Serapan Anggaran
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Alimudin. FOTO: DOKUMEN ALIMUDIN
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dengan nilai mencapai Rp6,9 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Alimudin, menyampaikan bahwa pembahasan dalam rapat paripurna kali ini menekankan komitmen percepatan realisasi dan penyerapan anggaran, mengingat rendahnya serapan pada tahun-tahun sebelumnya. Percepatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong laju perekonomian Kota Bekasi.
Secara rinci, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,1 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dirancang lebih besar, yakni Rp6,9 triliun, dengan fokus pada pemenuhan berbagai prioritas pembangunan daerah.
Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan pembiayaan daerah sebesar Rp173 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelumnya serta penyertaan modal.
“Tentu harapan dari masyarakat dalam penyerapan anggaran tahun anggaran 2026 ini harus tepat waktu. Penyerapan anggaran bisa lebih cepat, pembangunan bisa lebih cepat juga, dan manfaatnya tentu cepat juga dirasakan oleh warga masyarakat,” kata Alimudin, Jumat (28/11/25).
Ia menambahkan, setelah pembahasan mendalam, DPRD menyusun sejumlah rekomendasi penting untuk Pemkot Bekasi, terutama yang menyasar penyederhanaan birokrasi yang selama ini memperlambat eksekusi anggaran.
Beberapa poin utama rekomendasi tersebut antara lain meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih serius dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta memastikan kepala perangkat daerah hadir tepat waktu dalam setiap forum pembahasan.
“Kami merekomendasikan agar inspektorat melakukan review RKA pada perangkat daerah agar memiliki waktu yang cukup. Sehingga pembangunan bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya. (cr1/adv)
