Anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati Kawal Ketat Program SMP Swasta Gratis

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang menyediakan 4.000 kuota sekolah swasta gratis untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung siswa baru jenjang SMP mendapat dukungan sekaligus perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah cepat yang patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak memunculkan persoalan baru.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akrab disapa Sis Hera itu menilai persoalan daya tampung sekolah negeri selalu menjadi masalah klasik yang berulang setiap tahun. Karena itu, kolaborasi dengan sekolah swasta dinilai sebagai solusi realistis untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak atas pendidikan.

“Setiap tahun persoalan daya tampung SMP di Kota Bekasi selalu menjadi keluhan masyarakat. Ketika Pemkot menyiapkan 4.000 kuota sekolah swasta gratis, tentu ini langkah konkret yang layak diapresiasi karena dapat mencegah anak-anak kehilangan akses pendidikan,” ujar Sis Hera.

Menurutnya, menggandeng sekolah swasta merupakan langkah yang jauh lebih cepat dibandingkan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan waktu panjang, mulai dari penyediaan lahan, penyusunan anggaran, hingga proses pembangunan fisik yang dapat memakan waktu dua hingga tiga tahun.

Meski memberikan apresiasi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjut Sis Hera, tidak akan melepas program tersebut tanpa pengawasan. Ia menegaskan seluruh proses pelaksanaan, mulai dari mekanisme penyaluran kuota, penggunaan anggaran, hingga kualitas layanan pendidikan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami melihat ini sebagai jalan tengah yang boleh dicoba untuk mengatasi kekurangan daya tampung tahun ini. Tetapi DPRD tidak akan memberikan kartu putih. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar program sekolah swasta gratis tidak dijadikan alasan untuk menghentikan rencana pembangunan sekolah negeri baru. Menurutnya, kerja sama dengan sekolah swasta hanya bersifat solusi jangka pendek, sedangkan pembangunan sarana pendidikan negeri tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Target pembangunan SMP Negeri yang sudah masuk dalam perencanaan daerah jangan sampai dihapus. Program ini boleh berjalan, tetapi kewajiban pemerintah menambah kapasitas sekolah negeri tetap harus dilaksanakan,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Bekasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Fokus utama yang ingin diwujudkan adalah memastikan setiap anak di Kota Bekasi memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan berkualitas tanpa terkendala persoalan daya tampung.

“Tugas kami memastikan 4.000 anak Kota Bekasi benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan pemerintah. Karena itu kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhan sebagai bahan pengawasan DPRD,” pungkasnya.(adv/*)