4 days ago
24
Beranda DPRD Anggota DPRD Kota Bekasi Fendaby Minta Pemkot Susun Perda Khusus Penanganan LGBT
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra
RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera menyusun peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur penanganan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Fendaby Surya Putra, menilai bahwa tanpa payung hukum yang jelas, perilaku yang dianggap menyimpang tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan generasi muda.
“Dibutuhkan aturan yang bertujuan mencegah penyebaran pada LGBT oleh karena itu kami meminta kepada DPRD Kota Bekasi, ini juga Pemkot Bekasi dapat mendorong lahirnya aturan perda terkait masalah ini,” kata Fendaby dikutip Selasa (25/11).
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai budaya yang sudah melekat di lingkungan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini jadi prioritas DPRD dan Pemkot Bekasi,” jelasnya.
Selain mendorong adanya perda khusus, Fendaby menekankan pentingnya memperkuat peran keluarga dalam memberikan penanaman nilai-nilai agama sebagai bentuk pencegahan.
“Keluarga adalah benteng utama, dengan memberikan nilai-nilai agama dalammya dan juga memberikan kasih sayang kepada keluarga anggota keluarga kita agar terhindar dari penyakit yang merusak diri kita,” tuturnya.
Politisi PKS itu juga berharap Pemkot Bekasi mampu menggagas lebih banyak program positif yang dapat menampung kreativitas dan pengembangan diri para anak muda.
“Seluruhnya masyarakat Kota Bekasi khsusunya orang tua, mari sama-sama kita menberikan perhatian, mendampingi keluarga kita,” harapnya.
Sebelumnya, ia membeberkan bahwa data terbaru kasus LGBT di Kota Bekasi pada 2025 tercatat melonjak 10 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Kasus LGBT di Kota Bekasi ini mengalami lonjakan yang sangat luar biasa, hampir 10 kali lipat, tahun 2025 ini 5.600 ini melonjak dari tahun 2023 yang hanya sekitar 500 kasus,” kata Fendaby. (cr1/adv)
