Anggaran Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Dewan Desak Prioritaskan Pelayanan Dasar

4 days ago 24

Beranda Cikarang Anggaran Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Dewan Desak Prioritaskan Pelayanan Dasar

ILUSTRASI: Sejumlah siswa berada di ruang kelas SDN Burangkeng 04, Setu, belum lama ini. FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam, mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dukungan anggaran.

“Kurang optimal untuk alokasi anggarannya. Postur anggaran itu seharusnya yang dibesarkan prioritas pembangunan untuk memenuhi pelayanan dasar,” kata Syaiful, Selasa (25/11).

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful menyampaikan bahwa pendekatan dalam pengalokasian anggaran selama ini bukan fokus pada prioritas, melainkan lebih menekankan asas pemerataan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Penting untuk mengoptimalkan anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah. Namun, pengalokasiannya harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar,” jelasnya.

Politisi PKS ini menambahkan, setiap program di OPD memang memerlukan anggaran. Namun, dalam perencanaan dan pengalokasiannya harus tetap ada evaluasi yang cermat.

“Kita bisa lihat dan perhatikan kondisi pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, fasilitasnya masih kurang baik. Menurut hemat saya seharusnya untuk anggaran tersebut jangan diefisiensi,” ujarnya.

“Sebab pelayanan tersebut merupakan untuk kepentingan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menuturkan pihaknya terus melakukan perencanaan pembangunan fasilitas negara, seperti puskesmas dan sekolah.

“Tahun ini pembangunan Puskesmas sudah rampung, meskipun hanya satu unit karena terkendala keuangan daerah. Selain itu, kami juga membangun sejumlah unit sekolah baru (USB),” jelas Benny.

Benny menambahkan, biaya pembangunan sekolah tersebut dialokasikan hingga ratusan miliar rupiah untuk memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat berjalan maksimal.

“Kami pada prinsipnya melakukan pembangunan dengan maksimal dan kualitas bangunan lebih kuat. Dengan demikian, pelayanan, termasuk layanan kesehatan, bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya. (and)

Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |