37.718 Ribu Anak di Kabupaten Bekasi Tidak Bersekolah, Kolaborasi Antar-OPD Dibutuhkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen 2025. Tercatat, sebanyak 37.718 anak di Kabupaten Bekasi masuk kategori ATS. Dari jumlah itu, 18.734 anak belum pernah bersekolah, 10.076 anak putus di tengah jalan, dan 8.908 anak berhenti setelah lulus tanpa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi dalam 10 besar daerah dengan ATS tertinggi di Jawa Barat.

Untuk menekan tingginya jumlah anak tidak sekolah, diperlukan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak hanya Dinas Pendidikan.

“Butuh juga dukungan dari Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan atau bisa dari dinas UMKM di lintas komisi. Selain Dinas Pendidikan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, kepada Radar Bekasi.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial harus melihat kondisi ekonomi keluarga anak-anak tersebut dan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Dinas UMKM. Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah adalah persoalan sosial dan ekonomi.

“Penyebab itu karena sosial dan ekonomi, maka butuh dorongan dan kesadaran semua OPD dari efek semua ini. Karena banyak efek ketika si anak tidak masuk sekolah,” katanya.

Haryanto juga menekankan pentingnya kampanye kesadaran pendidikan oleh Dinas Pendidikan, dengan dukungan OPD lain agar gerakan wajib belajar dapat berjalan efektif.

“Beberapa dinas memiliki, terutama pendidikan harus kampanye kesadaran pendidikan wajib belajar. Tentunya harus di dorong OPD lain untuk mendukung gerakan dari dinas pendidikan itu,” sambung Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi itu.

Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan perlu menciptakan kemudahan dalam membuka lapangan kerja, terutama bagi masyarakat usia di atas 25 atau 30 tahun.

Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan harus berinovasi dalam menciptakan berbagai peluang kerja. Upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh dari bupati sebagai pimpinan eksekutif daerah, terlebih karena sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam visi dan misi bupati.

“Bupati kita dalam visi misinya itu pendidikan. Target utama memang pendidikan. Mau ke mana arahnya jika anak-ank ini pendidikannya kurang dievaluasi, bagaimana Kabupaten Bekasi ke depan, agar tidak ada satupun anak yang tertinggal hak pendidikan,” ungkapnya. (pra)