2026, Saatnya Bekasi Berbenah  

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Beragam peristiwa penting mewarnai perjalanan Kota dan Kabupaten Bekasi sepanjang 2025. Mulai dari bencana alam, persoalan sosial, hingga dinamika pemerintahan, semuanya menjadi sorotan publik dan menyisakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada tahun-tahun mendatang.

Awal 2025 dibuka dengan bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi. Dampaknya masih dirasakan hingga kini, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemulihan infrastruktur, lingkungan, serta kehidupan warga terdampak masih berjalan dan belum sepenuhnya rampung.

Selain bencana alam, berbagai peristiwa sosial turut menyita perhatian publik. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru hingga tokoh agama menimbulkan keresahan masyarakat.

Tak hanya itu, maraknya tindak kriminal seperti pencurian, pembegalan, dan penipuan juga menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lebih tegas dari aparat penegak hukum.

Di bidang pemerintahan, 2025 juga diwarnai oleh sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat publik. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih, terseret kasus korupsi.

Di tingkat kabupaten, mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, turut tersandung perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 2022–2024.

Bahkan, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama ayahnya dan satu pihak swasta. Rangkaian kasus tersebut menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas selama sepuluh bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Harris Bobihoe.

Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di berbagai titik, persoalan banjir yang belum sepenuhnya tertangani, serta sejumlah pasar tradisional yang membutuhkan penataan ulang.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan, baik infrastruktur jalan, banjir, maupun pasar. Itu menjadi pekerjaan rumah besar kami ke depan,” ujar Tri.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, termasuk target pemenuhan akses air bersih bagi 46 persen rumah tangga dalam lima tahun ke depan. Komitmen kerja sama antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi dalam hal pemisahan aset juga diharapkan tetap berlanjut meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Di sisi lain, sejumlah program prioritas diklaim telah berjalan, seperti program 100 juta per RW, pembangunan ruang terbuka hijau, serta program satu kelurahan satu puskesmas. Namun, tantangan pembangunan masih besar, terutama dalam penanganan pascabanjir dan penataan wilayah rawan bencana.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan jenjang kepangkatan. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga dituntut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam aspek keamanan, Sardi menilai penguatan infrastruktur pencegahan kejahatan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mengintegrasikan kamera pengawas milik Dinas Perhubungan dengan Polres Metro Bekasi Kota.

Ia berharap berbagai upaya perbaikan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang ditargetkan melampaui 85 persen pada 2026.(sur)