Wakil Ketua Komisi XII DPR Usir Perwakilan PT Jababeka Tbk dari Rapat, Ini Sebabnya

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengusir perwakilan PT Jababeka Tbk dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Lingkungan Hidup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Tindakan tersebut diambil setelah pihak Jababeka kembali tidak menghadirkan Direktur Utama PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono. Dalam rapat itu, Jababeka justru mengutus Direktur Utama Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, yang merupakan pimpinan anak perusahaan.

Rapat digelar untuk menindaklanjuti pengaduan PT Mastertama Adhi Propertindo (MAP) terkait persoalan pipa limbah industri yang dihasilkan PT Jababeka Tbk. Bambang menilai ketidakhadiran Direktur Utama Jababeka Tbk untuk kedua kalinya menunjukkan sikap yang tidak menghargai lembaga legislatif. Ia menyebut DPR seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi atas persoalan yang diadukan.

“Iya, kami kan yang undang Jababeka Tbk. Mereka itu dua kali lho. Kemarin kami sudah undang, ini undangan kedua kali. Nah sekarang undangan kedua kali yang datang cuma anak perusahaannya. Kayak kami ini enggak berarti banget. Kita ini problem solver, kita pengen mencari jalan tengah, tetapi mereka malah menganggap kita tidak ada artinya,” tegas Bambang kepada wartawan.

Bambang kemudian menyoroti latar belakang sejumlah jajaran komisaris Jababeka. Ia meminta manajemen perusahaan tidak merasa memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan lembaga negara.

“Mentang-mentang ya, komisaris utamanya mantan Kabareskrim, adiknya Ahok (Basuri Tjahaja Purnama). Emang kita penting itu? Ini yang penting adalah adanya penegakan hukum gitu lho. Jangan merasa mereka hebat banget,” tegas politikus Partai Gerindra ini.

Selain ketidakhadiran pimpinan tertinggi perusahaan, Bambang juga menyoroti temuan dugaan manipulasi data laboratorium lingkungan dalam persoalan yang tengah ditangani Panja Komisi XII DPR bersama BPLH/KLH. Menurut dia, pengubahan hasil laboratorium merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan kredibilitas sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

“Ini sebuah penghinaan. Bayangin hasil lab bisa diubah, Deputi Gakkum LH (Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Irjen. Pol. Rizal Irawan) saja bingung. Pertaruhan buat labnya. Saya nilai Jababeka Tbk merasa paling hebat, paling kuat, paling tidak tersentuh hukum, paling bisa menindas orang-orang di bawahnya,” kata Bambang.

“Jababeka Tbk merasa mereka bagian dari naga itu. Naga-naga yang merasa memegang hukum di Indonesia, merasa naga itu tidak bisa disentuh Garuda. Padahal Garuda itu bagian paling kuat Indonesia,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, menanggapi pengusiran yang dilakukan pimpinan Komisi XII DPR. Ia menyebut ketidakhadiran pihak pengadu menjadi salah satu persoalan dalam rapat tersebut.

“Ya pada enggak hadir ininya katanya dari Mastertama nggak hadir, Dirutnya juga gak hadir,” kata Didik.

Meski demikian, pihak Jababeka mengaku akan kooperatif jika kembali dipanggil Komisi XII DPR.

“Ya nanti kita tunggu undangan berikutnya,” ujar Didik.

Komisi XII DPR kemudian tetap melanjutkan RDP dengan menghadirkan Direktur Utama PT Mastertama Adhi Propertindo dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Irjen. Pol. Rizal Irawan. Rapat berlangsung tanpa diikuti perwakilan PT Jababeka Tbk setelah sebelumnya pimpinan Komisi XII DPR mengusir perwakilan perusahaan tersebut. (oke/jpnn)