Tak Semua Warga Miskin di Kota Bekasi Terima Bantuan Sosial

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di atas kertas, warga miskin hingga rentan miskin di Kota Bekasi seharusnya mendapat beragam bantuan sosial setiap bulan. Namun di lapangan, gambaran itu jauh dari mulus. Deretan panjang warga yang memadati kantor pos di Kota Bekasi pekan ini menyiratkan satu persoalan krusial. Yakni, banyak keluarga miskin dan rentan miskin tidak tercakup dalam skema bantuan sosial (bansos) reguler pemerintah.

Mereka, para warga miskin, baru tersentuh bantuan ketika pemerintah menggelontorkan BLT Kesra triwulan IV, bantuan tambahan senilai Rp900 ribu yang menyasar warga desil 1–4—baik yang sudah maupun yang belum menerima bansos reguler.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa tidak semua warga miskin Kota Bekasi otomatis menjadi KPM. Walaupun mereka sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab pada faktanya, banyak dari mereka tersandung persoalan dokumen kependudukan, data domisili yang tak diperbarui, hingga pembatasan kuota penerima yang ditetapkan pemerintah pusat.

Akibatnya, ribuan warga yang selama bertahun-tahun tak pernah menerima PKH maupun program Sembako, berbondong-bondong menuju PT Pos Indonesia KCU Bekasi untuk mencairkan BLT Kesra—menjadikan bantuan ini sebagai satu-satunya penopang mereka menjelang akhir tahun.

“Saya datang tadi jam setengah 11,” ujar Susmi (32), salahsatu warga yang antre di Kantor Pos KCU Bekasi, Senin (24/11). Ia mengaku selama ini tak tercover bansos reguler. “Uangnya buat beli beras, jajan anak, biaya sekolah. Ini baru pertama kali dapat yang Rp900 ribu.”

Pada hari ketiga penyaluran, lebih dari 2.000 warga memadati kantor pos di Jalan Lapangan Serbaguna, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur.

Secara keseluruhan, Pos KCU Bekasi menargetkan menyalurkan BLT Kesra kepada 73.267 KPM hingga 30 November. “Hari ini untuk Kelurahan Pengasinan dan Sepanjang Jaya, jumlah penerimanya 2.017,” jelas EGM Pos Indonesia KCU Bekasi, Rukman Suprijadi. Hingga kemarin, realisasi baru mencapai 65 persen.

Sementara itu, bansos reguler dari Kementerian Sosial terus berjalan, meski tidak mencakup seluruh warga miskin. Program PKH, yang disalurkan empat kali setahun, tercatat memiliki 39.633 KPM di Kota Bekasi per Oktober 2025. Program Sembako memberi Rp200 ribu per bulan kepada 130 ribu penerima, juga dengan skema penyaluran per triwulan.

“Besaran bantuan PKH ditetapkan berdasarkan komponen keluarga sesuai regulasi Kemensos,” kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bekasi, Ester. Ia menegaskan PKH adalah program bersyarat yang diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.

Di sisi lain, Pemkot Bekasi mencoba menutup celah dengan menyalurkan bantuan di luar program pusat. Tahun 2025, Pemkot memberikan dua kali BLT melalui DBHCHT dan APBD, masing-masing Rp250 ribu, khusus bagi warga miskin yang tidak menerima bansos reguler.

“Masing-masing satu kali dalam setahun dan tidak boleh orang yang sama, karena banyak warga yang belum pernah menerima bantuan,” ujar Kabid Gulmakin Dinsos Kota Bekasi, Isnaini.

Selain itu, bantuan pemberdayaan berupa modal usaha juga digulirkan melalui kelompok usaha kecil seperti laundry yang beranggotakan sepuluh orang di tiga kecamatan tiap tahun. (sur)