4 days ago
28
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi seluruh masyarakat.
Hal itu ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (30/10).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, dan dihadiri oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam arahannya, Ida Farida menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kunci dalam pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap atau formalitas administratif.
IKUT RAPAT: Sejumlah perwakilan perangkat daerah saat mengikuti pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (30/10). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
Menurutnya, PUG adalah instrumen untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap peluang pembangunan, partisipasi aktif dalam proses kebijakan, kontrol terhadap hasil pembangunan, serta manfaat yang adil dari setiap kebijakan dan program pemerintah.
“PUG adalah strategi penting agar pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka atau infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan sosial. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program di Kabupaten Bekasi mampu memberikan ruang dan manfaat yang setara bagi semua, tanpa ada yang tertinggal,” ujarnya.
IKUT RAPAT: Sejumlah perwakilan perangkat daerah saat mengikuti pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (30/10). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
Ida menambahkan, kegiatan evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk melihat sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah, termasuk dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui evaluasi ini, pemerintah ingin mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menyusun rekomendasi dan langkah konkret untuk peningkatan di masa mendatang.
Lebih lanjut, Ida Farida menegaskan bahwa Pemkab Bekasi berkomitmen memperkuat kelembagaan PUG secara berkelanjutan. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis, menghadirkan data terpilah berdasarkan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, serta membangun kolaborasi lintas sektor, baik dengan masyarakat, dunia usaha, maupun organisasi perempuan.
“Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kesetaraan gender bukan isu perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergi antara OPD dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan di Kabupaten Bekasi benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh warga,” jelasnya.
Ida Farida menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif mendukung upaya pengarusutamaan gender, khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai motor penggerak kegiatan tersebut.
“Kami berharap dari kegiatan ini lahir komitmen dan langkah nyata untuk memperkuat penerapan PUG di setiap lini pembangunan. Mari kita terus bergerak bersama menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang responsif gender, adil, dan sejahtera untuk semua.” pungkas Ida Farida.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Muhammad Said, menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan upaya nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berperspektif gender.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan mengimplementasikan PUG secara konkret dalam program kerja mereka. Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bekasi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Plt. Kepala DP3A.
Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah penguatan, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, pendampingan teknis bagi perangkat daerah, hingga mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa perspektif gender hadir sejak tahap perencanaan, bukan di akhir proses. Ini penting agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki,” tambahnya.
Kegiatan evaluasi yang berlangsung interaktif itu juga menjadi ruang diskusi bersama antarperangkat daerah untuk berbagi praktik baik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas implementasi PUG di Kabupaten Bekasi. (and/adv)
