6 days ago
21
Beranda Berita Utama Pemkab Bekasi Minta Pemprov Jabar Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan Rp84 Miliar
ILUSTRASI: Warga berada di ruang tunggu RSUD Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu. Pemkab Bekasi meminta Pemprov Jawa Barat segera menyelesaikan pembayaran tunggakan iuran program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.
FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera menyelesaikan pembayaran tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Tunggakan ini mencakup 146.405 peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Belum dibayarnya tunggakan tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan hak atas layanan kesehatan. Selain itu, tunggakan ini juga menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemkab Bekasi melakukan efisiensi anggaran.
“Kami ingin dibayar tahun ini (tunggakan Pemprov). Karena buat mengurangi beban APBD Kabupaten Bekasi juga. Kami sudah bersurat, kami juga menagih provinsi, agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal lagi,” kata Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Menurut Asep, tunggakan iuran BPJS yang belum dibayarkan sejak 2023–2024 menjadi salah satu pembahasan serius dalam RAPBD Kabupaten Bekasi 2026. Pasalnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan pendataan, total tunggakan Pemprov Jabar mencapai Rp84 miliar, akumulasi dari iuran 2023 dan 2024. Akibatnya, beban keuangan Kabupaten Bekasi untuk menutupi iuran JKN-KIS membengkak hingga Rp188 miliar, belum termasuk anggaran tahun berikutnya.
“Maka, kami berharap yang dari provinsi bisa terbayarkan agar nantinya yang tadinya di cut-off, biar bisa berobat lagi. Biar bisa UHC (universal coverage health) lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyampaikan pihaknya meminta Pemprov Jabar menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Kami berharap Pemprov Jabar bisa menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan. Sebab kondisi keuangan daerah Kabupaten Bekasi masih kurang optimal. Oleh sebab itu kami berharap demi layanan kesehatan secepat mungkin dapat diselesaikan,” kata Ade. (and)
