5 days ago
23
ILUSTRASI : Guru mengajar di salahsatu SDN Bojongmangu, beberapa waktu lalu. FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mata pelajaran Bahasa Inggris akan menjadi wajib bagi siswa SD kelas 3 sampai 6 mulai 2027 di Kabupaten Bekasi. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan guru.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengakui kondisi kekurangan guru Bahasa Inggris.
“Secara keseluruhan tenaga pendidikan memang masih kurang,” ujar Imam kepada Radar Bekasi, Selasa (28/10) malam.
Meski belum merinci jumlah guru Bahasa Inggris yang tersedia, Imam menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Pihaknya kini tengah mencari solusi agar kebijakan wajib Bahasa Inggris bisa diimplementasikan dengan baik.
“Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kami untuk ditemukan solusinya,” katanya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki pagu anggaran lebih dari Rp2 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk gaji dan tunjangan guru.
“Apabila dilihat dari pagu anggaran, Dinas Pendidikan memang besar, yaitu lebih dari Rp2 triliun. Hanya saja, sebagian besar digunakan untuk biaya gaji dan tunjangan guru,” jelasnya.
Untuk mengatasi kekurangan guru, Disdik berencana memaksimalkan tenaga kependidikan yang ada melalui pelatihan khusus Bahasa Inggris maupun membuka rekrutmen guru baru.
“Nantinya apakah akan ada pelatihan untuk guru Bahasa Inggris atau dibuka kembali formasi sebagai guru Bahasa Inggris. Tentunya hal ini perlu kami lakukan pengkajian,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyoroti belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Bekasi. Menurut perencanaan APBD 2026, belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp7,3 triliun, turun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Ade menekankan pentingnya memaksimalkan kompetensi tenaga kependidikan, khususnya guru Bahasa Inggris, karena tidak semua guru menguasai bahasa asing ini.
“Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan tenaga yang ada terlebih dahulu. Misalnya, melalui pelatihan atau sekolah Bahasa Inggris. Esensi guru adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga kompetensi guru harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain itu, Ade menekankan perlunya pembagian tugas yang jelas di Dinas Pendidikan, terutama antara guru dan staf administrasi. Dengan demikian, guru bisa fokus mengajar, sedangkan bidang tata usaha menangani administrasi.
“Kalau guru fokus pada tugas mengajar dan mendidik anak, termasuk menanamkan budi pekerti, maka hasilnya akan optimal. Dengan begitu, SDM yang dihasilkan akan berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan,” jelasnya. (and)
