Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Kawal Program Pusat, Pastikan Pelaksanaan MBG Berjalan Baik

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi turut melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya memastikan, program yang diluncurkan Presiden RI, Prabowo Subianto itu dapat terdistribusi dengan baik dan benar serta dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

Meski bukan tupoksinya, karena menyangkut program nasional, namun sebagai legislator daerah pihaknya memastikan agar pelajar dan penerima manfaat MBG di Kabupaten Bekasi bisa merata.

“Kalau program MBG bukan tupoksi kami (kader Gerindra) untuk melakukan pengawasan, karena itu programnya nasional. Kita hanya ikut mengawal saja, bagaimana program MBG bisa berjalan dengan baik dan benar,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi, Senin (24/11).

Helmi menjelaskan, dua bulan lalu total dapur MBG se Kabupaten Bekasi sebanyak 275 titik, sedangkan Kota Bekasi 350 titik. Namun ia tak merinci apakah semua sudah beroperasi atau belum. Sebab, dirinya tidak dapat mengakses data tersebut, karena kewenangan itu berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita nggak bisa akses, karena nggak punya kapasitas dalam mengakses data itu. Cuma perintah dari DPD dan DPP agar mengawal semua program pusat di Kabupaten Bekasi. Kalau informasi dua bulan lalu seperti itu, kurang lebih 275 dapur yang akan dibangun di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

“Jadi bukan soal MBG saja, tapi sekolah rakyat, pengobatan gratis, ahli fungsi lahan, dan lain sebagainya, yang berkaitan masalah nasional itu wajib dikawal di Kabupaten Bekasi melalui Fraksi Gerindra,” sambung politikus yang juga mengemban jabatan sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi itu.

Perihal pengawalan program MBG, wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu menegaskan, dirinya berkomunikasi dengan TNI maupun kepolisian turut mengawal realisasi program tersebut.

“Kita reporting ke Jawa Barat bahwa jumlah dapur yang sudah eksis melalui Pak Dandim dan Pak Kapolres sekian. Kalau kebutuhan dapur yang belum ada di kecamatan mana kita bantu proses input ke DPD Jawa Barat, nanti DPD Jawa Barat melakukan evaluasi ke pusat (DPP),” katanya.

Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan kepada para kader partainya, terutama yang duduk sebagai wakil rakyat untuk terus melakukan pengawalan dan menerima laporan-laporan tentang dapur MBG yang sudah beroperasi di Dapil masing-masing. Misalnya, ada dapur yang kurang mematuhi prosedur dari BGN, bisa dilaporkan.

“Kalau misalkan ada dapur yang kurang mematuhi prosedur dari BGN itu bisa dilaporkan buat bahan evaluasi kedepannya apabila pelayanannya kurang baik dan benar. Jadi kami itu sifatnya hanya mengawal, menerima informasi yang disampaikan kepada dewan dapil maupun DPC. Nanti DPC menyampaikan keluhan yang ada di masyarakat kepada DPD, kemudian DPD menyampaikan lagi ke DPP,” jelasnya.

KAWAL MBG: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, saat bersama unsur TNI turut mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). FOTO: ISTIMEWA

Sejauh ini, dirinya membeberkan, keluhan di masyarakat paling banyak berada di wilayah-wilayah perbatasan perihal kuota penerima manfaat.

“Kayak perbatasan-perbatasan, misalnya Setu dengan Cileungsi. Lalu Jatimulya dengan Kota Bekasi, orang Kota Bekasi ngambil penerima manfaatnya di Kabupaten Bekasi, hanya perbatasan-perbatasan itu saja. Tapi sudah kita sampaikan ke Korwil Kabupaten Bekasi, mau dievaluasi ulang,” jelasnya.

“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang punya kapasitas dan potensi dalam kontribusi di dapur MBG maupun koperasi merah putih silahkan saja, selama itu bisa memberikan manfaat untuk MBG maupun Koperasi merah putih,” tambah Helmi. (adv/pra)