DPRD Pertanyakan Alasan Wali Kota Bekasi Kosongkan Jabatan Inspektur

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Li Marlina, mempertanyakan alasan Wali Kota Bekasi yang memilih mengosongkan jabatan Inspektur pada Inspektorat Daerah.

Diketahui, Pemerintah Kota Bekasi baru saja melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 250 pejabat eselon II, III, dan IV pada Rabu (29/10). Namun, dari pergeseran jabatan tersebut, posisi Inspektur dan Kepala BKPSDM masih dibiarkan kosong.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu menilai, rotasi dan mutasi memang merupakan hak prerogatif Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun, keputusan untuk mengosongkan jabatan strategis seperti Inspektur dinilainya tidak tepat.

“Rotasi mutasi adalah hak wali kota dengan memperhatikan kebutuhan kinerja. Tapi kita sesalkan wali kota memilih kosongkan jabatan pemangku Inspektorat,” ujarnya, Jumat (31/10).

Padahal, kata dia, saat ini Kota Bekasi tengah dihadapi minimnya serapan anggaran. Berdasarkan catatan Radar Bekasi, hingga pertengahan Oktober serapan APBD 2025 Kota Bekasi baru menyentuh 50,7 persen.

“Padahal kita tengah menghadapi krisis minimnya serapan anggaran 2025,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Inspektorat sangat penting dalam memastikan percepatan serapan anggaran tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Selain itu, proses pengisian jabatan Inspektur tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan sejumlah prosedur dan konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Ada kewajiban konsultasi dengan gubernur, banyak prasyarat yang perlu dipenuhi. Berbeda dengan pengisian jabatan kadis pada umumnya. Termasuk mutasi Inspektur yang ada juga wajib konsultasi dengan Gubernur,” tuturnya.

Li Marlina menegaskan, Wali Kota Bekasi perlu memberikan penjelasan kepada DPRD dan publik terkait alasan di balik kekosongan jabatan tersebut.

“Wali Kota perlu menjelaskan kepada DPRD kenapa mengambil langkah mengosongkan posisi inspektur pada saat ini,” ujarnya. (oke)