Belanja Pegawai Tinggi, Banggar DPRD Minta Evaluasi TPP ASN Pemkab Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi membuka opsi evaluasi terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi. Evaluasi ini berlaku untuk pegawai berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Evaluasi ini muncul seiring adanya pengurangan Transfer Kas Daerah (TKD) yang berpotensi memengaruhi postur anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terlebih, belanja pegawai di sejumlah OPD terbilang tinggi.

“Kitajuga mengkritisi beberapa TPP yang memang kiranya bisa dievaluasi. Karena daerah-daerah pun sudah melakukan hal yang sama,” tegas Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal,Kamis (30/10).

Gus Coy sapaannya meyakini, pengurangan TKD akan memengaruhi seluruh postur anggaran OPD. Oleh karena itu, Banggar saat ini juga menitikberatkan pembahasan pada pendapatan OPD penghasil.

“Tahapan yang dilakukan oleh teman-teman Banggar itu membahas kaitan dengan pendapatan, setelah pendapatan selesai, kemudian kita mitigasi bagaimana potensi yang lebih, itu yang kita genjot bareng-bareng. Karena buat apa kita belanja kalau pendapatannya masih belum terukur, belum jelas,” ucapnya.

Berdasarkan rancangan yang dipaparkan OPD, belanja pegawai mendominasi anggaran, mencapai hampir 40 persen. Tingginya angka belanja pegawai ini, menurut Gus Coy, harus menjadi perhatian khusus.

BACA JUGA: https://radarbekasi.id/2025/08/22/tpp-asn-pemkab-bekasi-berpotensi-dipotong/#google_vignette

“Harapan khusus dari PKB, kita mau mengkritisi jangan kemudian dengan dalih belanja pegawai, tapi keterbukaan data teman-teman OPD belum dilakukan. Artinya, hayu kita buka, transparansi, kalau memang belanja pegawai sampai sekian puluhan persen tadi (40 persen), tinggal di buka saja,” tegasnya.

Namun, hingga saat ini, Gus Coy mengakui OPD masih enggan membuka data potensi pendapatan dan belanja pegawai secara rinci.

“Kita memitigasi pendapatan daerah yang ada hari ini berapa si sebenarnya?. Dan kira-kira bisa naik berapa persen, nah itu yang menjadi diskusi teman-teman di KUA PPAS. Bukan hanya bicara belanja yang hari ini terlihat, besaran anggaran ada di belanja pegawai di setiap OPD. Jadi upaya-upaya ini kita masih diskusi, bersinergi, untuk mengoptimalkan anggaran itu sendiri,” ungkapnya.(pra)