Banggar DPRD Tambah Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 2026

1 day ago 12

Beranda Politik Banggar DPRD Tambah Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 2026

  ANGGARAN: Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam (kedua kiri) saat mengikuti rapat pembahasan KUA PPAS 2026. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi memberikan penambahan anggaran untuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pendidikan.

Penambahan anggaran ini muncul saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026. Tujuannya, agar pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pendidikan meminta tambahan anggaran untuk 2026. Kita mau tidak mau harus menambah, tapi tentu sesuai kebutuhan. Misalnya permintaan Rp 100 miliar, tapi anggaran tidak memungkinkan, maka kita berikan Rp 70 miliar,” ujar Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, kepada Radar Bekasi, Minggu (2/11).

Namun, kata Saeful, penambahan anggaran bukan berarti ketiga OPD tersebut bebas dari efisiensi. Efisiensi tetap dilakukan, terutama untuk anggaran rapat di hotel, sementara pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Pihaknya menekankan agar pelayanan di tiga OPD benar-benar maksimal.

“Pelayanannya harus dimaksimalkan walaupun dengan keuangan (anggaran) yang terbatas. Kita harus betul-betul bisa memilih mana prioritas yang betul-betul urgensi,” ucapnya.

Saeful menegaskan, masyarakat yang telah membayar pajak berhak mendapatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan.

“Masyarakat sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Tentunya mereka menuntut haknya seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan. Mereka nggak ngerti kalau transfer pusat ke daerah dipotong. Itu tidak boleh kita sampingkan hal-hal begitu. Artinya Pemerintah Daerah harus tetap hadir,” ucapnya.

Dia menambahkan, RSUD sebagai OPD penghasil sudah mampu memberikan kontribusi, meski belum maksimal. Potensi yang ada perlu dimaksimalkan pada 2026, meski OPD penghasil terbesar tetap di Bapenda. Dengan kondisi tersebut, Saeful menilai Pemerintah Daerah harus inovatif dan berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mudah menyerah.

“Terkadang orang bisa melakukan sesuatu ketika sudah terdesak, walaupun sebetulnya kita belum terdesak juga, tapi ini tantangan buat kita. Kita ini pelayan masyarakat, jangan nyerah gitu saja, hayu kita gali potensi-potensinya. Artinya ketika disitu ada kesulitan, disitu ada kemudahan. Asalkan ada kemauan,” pungkasnya. (pra)

Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |