40 BUMD di Jabar Dievaluasi, Sebagian Bakal Dilebur

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisal Hermawan, mengungkapkan bahwa rencana penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini tengah dibahas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut diusulkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kerugian BUMD yang selama ini tidak produktif.

“Di holding, yang urusan bidangnya nanti menjadi satu, misalkan yang ekonomi jadi satu dibawah BJB atau bagaimana, supaya lebih efisien anggaran BUMD,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (29/10).

Faisal menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 40 BUMD di Jawa Barat. Namun, tidak semuanya dalam kondisi sehat atau memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Hampir 40 kurang lebihnya. Cuma sama-sama tahu kita, yang sehat dan menghasilkan tidak banyak, paling banyak memang dari BJB,” ucapnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu menambahkan, pembahasan mengenai penggabungan BUMD masih berlangsung.

Ia belum dapat menjelaskan secara detail teknis pelaksanaannya, namun salah satu usulannya adalah pelebaran BUMD berdasarkan sektor, seperti pangan dan migas.

“Teknisnya saya belum terlalu paham juga, karena belum selesai sampai hari ini pembahasannya. Kalau tidak salah di pembahasan terakhir antara dua atau tiga, misalnya BUMD urusan pangan nanti jadi satu, migas jadi satu, kaya gitu. Terakhir begitu informasinya,” jelasnya.

Meski bukan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Faisal berharap usulan ini dapat disampaikan secara terbuka dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, langkah penggabungan tersebut akan membantu menghemat anggaran daerah.

“Supaya anggaran provinsi Jawa Barat bisa lebih hemat. Buat saya BUMD-BUMD yang memang tidak menghasilkan, tidak perlu kita suport lagi kebutuhan anggaran atau biayanya. Lebih baik memang BUMD-BUMD yang tidak menghasilkan dilebur saja menjadi satu,” ungkapnya. (pra)