2 hours ago
9
ILUSTRASI: Foto udara pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Srimukti, Tambun Utara, Minggu (8/3). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane sepakat kerja sama penanganan banjir di wilayah tersebut.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dan Plt Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, Ahmad Victor Samodra, di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3). Penandatanganan turut disaksikan Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf.
Plt Bupati mengatakan, banjir besar yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya curah hujan, kiriman air dari wilayah hulu, hingga banjir rob di kawasan pesisir utara.
“Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya berkumpul di wilayah kita. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi serta adanya banjir rob di kawasan pesisir juga menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir,” ujarnya.
KERJA SAMA: Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dan Plt Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, Ahmad Victor Samodra, mnunjukkan MoU penanganan banjir di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3). FOTO: DOKPIM
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah bersama BBWS akan merancang sejumlah langkah strategis dalam pengendalian banjir, termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta penguatan sistem pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong, sehingga dampak banjir yang terjadi dapat diminimalisir,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pada tahap awal kerja sama ini kedua pihak akan berbagi tugas dan tanggung jawab melalui kegiatan normalisasi sungai di sejumlah wilayah.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas antara lain Tambun Utara, Muaragembong, serta Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL). Ke depan, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS) juga akan melakukan pembangunan serta penguatan tanggul guna mencegah jebol saat debit air meningkat.
“Kami berbagi peran sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi masing masing. Adanya kerja sama ini ketika dilakukan pembangunan dan normalisasi bisa berjalan bersamaan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berdampak hasil kerjanya,” kata Henri.
Sementara itu, Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program penanganan banjir di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting agar berbagai rencana pengendalian banjir dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan kita dapat mengurangi bahkan mengeliminir potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.(and)
