2 hours ago
10
Beranda Berita Utama Pembangunan Ruang Kelas Jadi Prioritas Pembahasan APBD Kabupaten Bekasi 2027
PERLU DIPERBAIKI: Sejumlah murid berada di salahsatu ruang kelas yang rusak di SDN Karang Indah 01, Bojongmangu, Rabu (12/8/2026). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran perbaikan dan penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan sektor pendidikan perlu mendapat perhatian, terutama karena masih banyak ruang kelas di sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani di tengah jumlah peserta didik yang terus bertambah.
“Salah satunya gagalnya rencana pembangunan ruang kelas di wilayah Kecamatan Babelan. Itu menjadi perhatian bersama,” kata Ade.
Menurutnya, DPRD saat ini memasuki tahapan pembahasan KUAPPAS. Persoalan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan ruang kelas yang layak, akan menjadi bagian dari pembahasan dan diarahkan sebagai prioritas anggaran.
BACA JUGA: Kaget Aturan Pulang Tiga Kali Setahun, Siswa Baru Sekolah Rakyat di Bekasi Pilih Pulang
“Saat ini sedang pembahasan KUAPPAS jadwal kerja DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi masalah pendidikan akan jadi prioritas,” ucap Ade.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pembangunan pada 2027 akan menggunakan pendekatan berbasis desa, termasuk dalam penanganan fasilitas pendidikan. Pemerintah kabupaten akan mendorong sinergi dengan pemerintah desa untuk mempercepat perbaikan sekolah.
“Pendidikan tetap menjadi perhatian. Tahun ini sejumlah sekolah sudah diperbaiki. Hanya saja tahun depan pemerataan juga untuk desa,” kata Asep.
Menurut Asep, sinergi dengan pemerintah desa diperlukan karena kondisi sekolah di wilayah desa cukup beragam. Sebagian sudah baik, tetapi masih ada sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Pemkab Bekasi, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan anggaran desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan DPRD diperlukan agar perbaikan fasilitas pendidikan lebih tepat sasaran. Persoalan ruang kelas rusak masih menjadi pekerjaan rumah, dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat yang tersebar di sekolah negeri maupun swasta. (and)
