.png)
12 hours ago
4
JAKARTA - Penguatan tata kelola menjadi pilar utama dalam mewujudkan layanan ketenagakerjaan yang prima. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus membenahi sistem tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Tujuannya jelas: agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menyadari bahwa persoalan ketenagakerjaan seringkali menjadi muara dari berbagai tantangan pembangunan, Kemnaker bertekad menghadirkan solusi konkret. "Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat, " ujar Yassierli.
Pernyataan ini disampaikan Yassierli saat memberikan arahan strategis mengenai penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Fokusnya adalah meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kemnaker.
Lingkup tugas Kemnaker yang begitu luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja kompeten, pembukaan lapangan kerja, hingga perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan, menuntut sebuah fondasi yang kokoh. "Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat, " jelas Yassierli.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemnaker secara agresif memperkuat program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperluas cakupan pelatihan vokasi. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesiapan kerja para lulusan SMA dan SMK, sekaligus memastikan kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Tak berhenti di situ, upaya revitalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja juga terus dioptimalkan. Harapannya, para lulusan pelatihan dapat segera terserap ke dalam pasar kerja, mengurangi angka pengangguran, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.
Selain itu, Kemnaker juga aktif melakukan tinjauan mendalam terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih dinamis dan adaptif. Regulasi yang dinilai menghambat pelayanan kini tengah disederhanakan agar lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dunia usaha.
Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi elemen krusial dalam penguatan organisasi. Kemnaker sedang giat menyiapkan modul pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan. Pembelajaran ini akan dapat diakses secara bertahap sesuai jenjang karier ASN, yang diharapkan akan memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Transformasi organisasi juga didorong melalui penguatan pengawasan internal yang berbasis risiko. Fungsi investigasi pun ditingkatkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini tata kelola. Di samping itu, Kemnaker terus mendorong pengembangan sistem data yang terintegrasi. Dengan data yang akurat, penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran akan terwujud.
"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, " tegas Yassierli.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, turut mempertegas pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja sebagai landasan utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menambahkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 menjadi momentum berharga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. "Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat, " ujar Cris. (PERS)
